Ancaman Denda Bagi Warga yang Tidak Punya KTP-el

Kata Ketua DPRD, Uangnya Mau Diapakan?

ilustrasi.net

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin SH angkat bicara sekaligus mengingatkan Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum  terkait ancaman akan sweeping dari rumah ke rumah dan memberikan denda bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Kita hanya mengingatkan saja, karena program KTP-eL itu tidak ada sama sekali pungutan biaya, apakan lagi masalah denda,” ujarnya belum lama ini kepada Rakyat Kalbar.
Menurut Satar, hukum dan denda tidak cocok sebagai bentuk tindakan tegas agar masyarakat Kota Pontianak melakukan perekaman KTP-el. Bahkan ia menilai ada sesuatu yang salah, sehingga masyarakat sepertinya enggan melakukan perekaman.

“Memang benar mendorong percepatan pendataan, tapi tidak juga harus dengan denda. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah masyarakat merasa masih belum membutuhkan KTP-el itu,” ulasnya.
Sebagai salah satu upaya percepatan perekaman KTP-el, Pemkot bisa saja mengadopsi cara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bila tidak memiliki kartu lunas PBB, segala administrasinya tidak akan dilayani. Hal yang sama bisa diterapkan pada KTP-el.
“Kalau cara begini saya fikir bisa efektif, terlebih tidak memberatkan masyarakat akan denda itu,” katanya.
Kalau memberlakukan denda bagi warga yang tidak punya KTP-el, kata Satar uangnya mau dikemanakan?

“Jadi kas daerah?, dimasukkan dalam PAD?, kan tidak jelas kalau seperti itu. Mulai dari tingkat Lurah, Camat, Dukcapil bahkan sampai wajib KTP sama sekali tidak ada biaya. Nanti ujung-ujungnya jadi masalah, kita khawatir itu,” pungkasnya.
Satar berharap jangan hanya masyarakat yang disalahkan terkait perekaman KTP-el ini. Pemerintah pun sebenarnya kurang gencar mensosialisasikan KTP-el. Hal itu dibuktikan dengan sering terjadinya kekosongan blanko KTP-el. Sehingga program KTP-el kurang optimal.
Sekali lagi, Politikus PDIP ini menyarankan Pemkot tidak memberlakukan denda terhadap warga yang belum rekam KTP-el. Tapi mesti dicarikan cara lain yang tidak membebani masyarakat.
“Gencarkan lagi sosialisasi, salah satunya mendatangi rumah ke rumah seperti yang dikatakan Pak Wali Kota. Mungkin itu juga efektif,” seru Satar. (agn)