eQuator – Jakarta-RK. Dalam pengesahan APBN 2016, Jumat (30/10) terlihat ada tiga kebohongan yang telah dilakukan pemerintah.
Pertama, kebohongan mengenai proyek High Speed Railway (HSR) yang diklaim tidak menggunakan dana APBN. Kedua, pembangunan gedung DPR yang akhirnya dilaksanakan. Sementara kebohongan ketiga adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran yang hanya sebabatas isapan jempol.
Begitu kata Ketua Presidium Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDem) Andrianto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu, Sabtu (31/10).
“Lewat lobi-lobi politik tingkat tinggi dan tawar-menawar proyek, akhirnya pemerintah bisa bernafas lega. Karena DPR telah menyetujui APBN 2016. Sekarang tinggal tugas pemerintah untuk mematangkan berbagai macam program agar asumsi-asumsi dalam APBN 2016 dapat terealisasi,” ujarnya.
Menurut Andrianto, postur APBN 2016 tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan APBNP 2015. Seperti, belanja negara tetap lebih besar dari pendapatan negara, belanja kementerian dan lembaga mendominasi belanja negara, dan pengurangan subsidi energi.
Pendapatan negara ditargetkan akan mencapai Rp 1.848 triliun, dalam hal ini pendapatan pajak diharapkan dapat memberikan peranan sebesar 73 persen dari pendapatan negara. Walau target pendapatan pajak tahun ini bisa dipastikan meleset, tapi pemerintah masih yakin bahwa tahun depan pendapatan pajak akan naik hampir 5 persen dari target tahun ini.
“Pemerintah tampaknya yakin bahwa kebijakan tax amnesty dan penurunan pajak penghasilan revaluasi aset bisa mendongkrak pendapatan pajak. Target tax ratio memang ditingkatkan, tapi bagaimana untuk mencapainya tidak dijelaskan ke masyarakat,” jabarnya.
Sedangkan dari sisi belanja negara, target APBN 2016 adalah sebesar Rp 2.121 triliun. Alokasi belanja negara APBN 2016 tidak banyak berubah. Dari sisi belanja negara inilah sempat ada tarik menarik antara DPR dengan Pemerintah. DPR mempersoalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN sebesar Rp 38 triliun, terutama PMN ke PT Wijaya Karya.
“Ini karena PT Wijaya Karya salah satu perusahaan konsorsium Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (HSR). Dalam hal ini, PT Wijaya Karya mendapatkan PMN sebesar Rp 4 triliun. Padahal, pemerintah sempat sesumbar bahwa pembangunan HSR tidak menggunakan dana dari APBN,” urai Andrianto.
Sayangnya, DPR kemudian setuju dengan dana PMN ke BUMN. Ini setelah pemerintah memberikan mereka hadiah dalam APBN 2016 berupa anggaran pembangunan gedung DPR Rp700 miliar. Anggaran pembangunan gedung DPR diperkirakan menggunakan skema proyek tahun jamak (multi years). Artinya, anggaran tersebut akan kembali timbul dalam APBN selanjutnya.
Padahal, Presiden Jokowi sempat sesumbar tidak akan memberikan dana bagi pembangunan gedung DPR. Nyatanya, setelah ditekan oleh gerombolan anggota DPR, Pemerintahan Jokowi menyerah juga.
“Bila wakil rakyat mendapatkan anggaran supaya lebih nyaman saat bekerja, nasib berbeda dialami oleh rakyat. Subsidi energi bagi rakyat justru kembali dipotong. Bila tahun ini pemerintah masih menganggarkan subsidi energi Rp138 triliun, maka tahun depan subsidi energi dipangkas menjadi Rp121 triliun atau turun sebesar 14 persen,” masih lanjutnya.
Janji pemerintah untuk mengalokasikan subsidi energi untuk pembangunan infrastruktur juga tidak terealisasi. Anggaran untuk membangun infrastruktur dalam APBN 2016 hanya 313 triliun atau 14,8 persen dari APBN 2016.
Dibandingkan dengan APBN 2015, anggaran inftrastruktur hanya mengalami kenaikan 8 persen. Tidak jauh berbeda dengan kenaikan belanja negara APBN 2016 dibandingkan APBN 2015. Janji pemerintah untuk menaikan anggaran infrastruktur dalam jumlah besar terbukti juga bohong.
“Dalam APBN 2016 terlihat tiga kebohongan pemerintah. Pertama kebohongan proyek HSR tidak meggunakan dana APBN. Kedua, pembangunan gedung DPR akhirnya dilakasanakan. Ketiga, pembangunan infrastruktur besar-besaran hanya isapan jempol,” tandasnya. (rmol)
 terlihat ada tiga kebohongan yang telah dilakukan pemerintah.){kind=link}