eQuator.co.id – Gubernur Drs. Cornelis, MH menegaskan, apabila menemukan Pungutan Liar (Pungli), segera ditindak dan ditangkap. Ini masalah lama, bahkan instruksi pencegahan sudah lama dilakukannya.
“Cuma mental kita ini tidak mau merubahnya,” ungkap Cornelis ditemui di Hotel Golden Tulip usai membuka Rakernas Perbarindo, Rabu (26/10).
Berkaitan adanya dugaan Pungli di instansi pemerintahannya, Gubernur Cornelis tidak ingin melindunginya. Sebaliknya, dia meminta menangkap oknum yang melakukannya. “Tidak boleh dibiarkan. Dari dulu undang-undang sudah melarang Pungli. Apalagi para pejabat maupun ASN sudah disumpah,” tegas Cornelis.
Cornelis memastikan Pemprov Kalbar mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas Pungli. Menurutnya, Kalbar sangat mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah pusat, termasuk memberantas Pungli. “Apapun bentuknya, besar kecil akan kita berantas,” kata Cornelis.
Saat bertemu dengan Jokowi beberapa waktu lalu bersama seluruh gubernur se-Indonesia, pemerintah daerah diminta ikut memberantas Pungli didaerahnya masing-masing. Presiden meminta semua gubernur berkoordinasi kepada aparat penegak hukum dalam memberantas Pungli. Agar pemerintah bias memberikan pelayanan terbaik. “Terlebih masyarakat sudah sakit, jangan makin kita zolimi,” ungkap Cornelis.
Saat ini, pemerintah harus bekerja nyata dan berbuat yang terbaik. “Jangan kecewakan masyarakat, kasihan masyarakat sudah memilih kita. Tentu harapan masyarakat ingin maju dan sejahtera,” katanya.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mengharapkan semua kepala daerah melakukan pengawasan dan menertibkan, serta menindak seluruh ASN yang melakukan Pungli. “Sekecil apapun tetap kita tindak,” tutur Cornelis.
Gubernur Cornelis juga menegaskan, mengenai E-KTP, para kepala desa harus proaktif. Sehingga tidak ada lagi yang tidak memiliki E-KTP. Apalagi di kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.
“Kepala desa harus bekerjasama dengan bagian Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan Kartu Keluarga dan E-KTP. Tidak ada sopoi-sopoi. Jangan sampai saya tahu, kalau tidak disopoi, tidak di-Pungli tak mau ngerjakan,” ancam Cornelis.
Menurutnya, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Pungli itu kejahatan luar biasa, merugikan masyarakat.
“Seluruh warga di Kalbar tidak ada alasan tidak punya E-KTP. Saya baru ketemu Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) Blangko E-KTP sudah tersedia. Jangan ada yang Pungli-Pungli lagi, kalau mau kerja Pungli usah jadi Kades, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas mantan Bupati Landak itu.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
