eQuator – Sintang-RK. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sintang mengintensifkan pengawasan terkait politik uang (money politic) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mungkin terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sintang.
“Sejak 15 hingga 17 November lalu, kita sudah memetakan setiap wilayah yang rawan money politic dan keterlibatan ASN,” kata Syaiful Nur, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Panwaslu Sintang kepada wartawan, Minggu (6/12).
Wilayah yang masuk kategori rawan money politic dan keterlibatan ASN itu, jelas Syaiful, misalnya di desa-desa terpencil atau pedalaman. “Karena di sana juga ada banyak TPS (Tempat Pemungutan Suara),” jelasnya.
Syaiful mengatakan, Panwaslu akan memaksimalkan wilayah yang masuk kategori rawan tersebut. “Kita siap siaga setiap saat, termasuk dalam menerima laporan money politic atau keterlibatan ASN,” katanya.
Dia mengharapkan peran serta masyarakat dalam mengawasi wilayah rawan tersebut. “Masyarakat diharapkan mau melaporkan segala bentuk kegiatan atau tindakan yang bersifat money politic kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan),” ujar Syaiful.
PPL dan Relawan Pengawas mulai memaksimalkan pengawasan sejak awal Masa Tenang, 6 Desember hingga Hari “H”, 9 Desember. “Mereka tugasnya nanti, standby di TPS mulai dari pelaksanaaan sampai sesudah pelaksanaan pemungutan suara,” ungkap Syaiful.
Dia mengungkapkan, Panwaslu memiliki 287 PPL dan 42 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). “Jadi di masing-masing kecamatan ada tiga personel Panwascam yang ditempatkan,” jelas Syaiful.
Berdasarkan data, tambah Syaiful, di Kabupaten Sintang terdapat 1.079 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Semuanya diawasi, terutama yang rawan money politic dan keterlibatan ASN.
“Saat ini, beberapa bukti keterlibatan ASN telah kita serahkan ke Bawaslu Kalbar. Dan rencanaya bukti-bukti itu akan kita rekap serta dikirim ke Mendagri dan Menpan untuk ditindaklanjuti,” papar Syaiful. (Adx)
