eQuator – Pontianak-RK. Kepadatan penduduk Kota Pontianak berpengaruh terhadap volume sampah. Tak ayal, keberadaan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kerapkali meluap.
Oleh karena itu, Walikota Pontianak, H. Sutarmidji mengajak perangkat kelurahan, seperti RW untuk menyediakan bank sampah di wilayahnya masing-masing.
“Semua itu bisa dikelola bank sampah dan dimanfaatkan melalui program daur ulang. Misalnya, sampah-sampah seperti plastik, kertas, kardus dan sejenisnya,” ujar Walikota H. Sutarmidji, Jumat (4/12).
Pengakomodiran bank sampah yang disediakan setiap RW tersebut berperan penting dalam mengurangi volume sampah. Selain itu juga dapat difungsikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atas proses daur ulang sampah tersebut.
“Dengan demikian jumlah sampah yang dibuang di TPS pun berkurang,” paparnya.
Seandainya hal tersebut terwujud, harapan juga ditaruhkan pada masyarakat atau setiap rumah yang hendak membuang sampah supaya dipilah terlebih dahulu. Karena, setidaknya memudahkan petugas yang yang memindahkan ke bank sampah. Tapi yang terpenting atas sampah-sampah yang ada agar bisa dikelola pihak RW sendiri serta tidak menyerahkannya kepada pihak lain. Lantaran, setidaknya bermanfaat bagi dirinya dan mengangkat perekonomian keluarga.
Sisi lain kalau dimanfaatkan sendiri, yakni dapat meminimalisir volume sampah TPS, yang dinilai mengurangi keindahan pemandangan Kota Pontianak. Dengan mekanisme yang benar terkait sampah yang tidak bisa dimanfaatkan tentu bisa diangkut petugas dengan menggunakan kendaraan ke TPS terdekat.
Terkait operasional kebersihan, di mana anggaran yang digunakan tidaklah sedikit. Bahkan, Pemerintah Kota Pontianak mengaku merugi atas volume sampah yang setiap harinya mengalami peningkatan. Atas perihal tersebut, pihaknya berwacana akan menaikkan tarif retribusi, tetapi masih belum diketahui pasti berapa kenaikan tersebut.
“Sekarang pengelolaan sampah dan pemeliharaan taman itu sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp40 miliar. Sedangkan retribusi yang mampu dikumpulkan hanya sebesar Rp10-Rp11 miliar. Ini jauh dari harapan kita,” jelas Midji.
“Kalau ada kenaikan, masyarakat jangan ngomel. Karena memang kita membutuhkan. Insya Allah, saya jamin dana apapun yang berasal dari masyarakat, itu akan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (agn)
