eQuator.co.id-Pontianak. Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI, Saat Mustafa, serta sejumlah Anggota DPR RI Dapil Kalbar di Gedung DPR RI.
Audiensi tersebut dalam rangka menyerahkan tuntutan hasil demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang berlangsung selama lima hari terakhir, termasuk terkait tuntutan 17+8 poin serta berbagai persoalan strategis daerah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar telah diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk komitmen DPRD Kalbar.
“Tuntutan 17+8 itu memang ada yang sudah dipenuhi, namun kami juga membawa permasalahan lain di Kalbar, terutama masalah PKH, menyangkut PETI, masalah perkebunan sawit, serta sistem bagi hasil yang dinilai masih tidak adil bagi Kalbar,” ungkap Zulfydar dalam rilisnya, Rabu.
Ia menyoroti bahwa Kalbar sebagai salah satu penghasil karet dan sawit terbesar, justru mendapatkan dana bagi hasil yang sangat kecil.
“Ditahun sebelumnya, .encapai lebih Rp50 miliar lebih, sekarang jauh di bawah nya, Ini tentu sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lainnya yang cukup besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara,” terangnya.
Selain itu, DPRD Kalbar juga sudah meminta Bappenas untuk segera mendorong percepatan operasional dan fasilitas Pelabuhan international Kijing sebagai pusat ekspor impor.
Menurutnya, pelabuhan tersebut akan menjadi tercatatnya ekspor barang kalbar yang berkaitan DBH dan salah satu pintu strategis guna peningkatan perekonomian Kalbar sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi dari luar daerah. (Ova)
