eQuator – Tingginya angka kriminalitas di wilayah Kuta membuat kalangan dewan mendesak pemerintah mengadakan pembelian CCTV. Keberadaan CCTV dianggap mampu membantu pengawasan di wilayah “kampung turis” itu. Gayung bersambut, usulan dewan tersebut diamini eksekutif. Sejumlah titik strategis dan vital di kawasan Kuta dan sekitarnya akan dipasang CCTV tahun depan. Tidak main-main, Pemkab Badung menganggarkan pembelian CCTV ini sebesar Rp 26 miliar dalam APBD tahun 2016. Rencananya sekitar 90 titik akan diawasi CCTV. Sementara jumlah CCTV 100 unit lebih yang akan dipasang.
Rencana pengadaan kamera pengintai itu diungkapkan langsung penjabat (Pj) Bupati Badung, Nyoman Harry Yudha Saka saat memberikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung kemarin (27/11). Yudha mengungkapkan, terhadap usulan pembangunan CCTV di beberapa kawasan strategis di wilayah Kabupaten Badung pihaknya sependapat dengan dewan. “Saya akan aokasikan anggaran Pada APBD 2016. Mengingat fasilitas CCTV ini sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pengamanan wilayah Kabupaten Badung khususnya pada kawasan Pariwisata,” papar Yudha.
Penjelasan Yudha ini membuat kalangan dewan terlihat bahagia. Sebab usulan mereka langsung direspons eksekutif. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung, Wayan Weda Darmaja menjelaskan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan aparat terkait. Mulai polisi, TNI dan sejumlah elemen masyarakat di Kuta. “Kami merencanakan pemasangan CCTV tersebut di sejumlah titik di Kuta,” jelas Weda dibalik telepon selulernya. Lebih lanjut Weda menjelaskan, dari anggaran sebesar Rp 26 miliar tersebut untuk sementara baru kawasan wisata di Kuta saja yang dipasang CCTV.
Wilayah lain akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. “Untuk anggaran Rp 26 miliar itu juga sudah termasuk pembangunan ruangan pemantau hingga gaji untuk pegawai,” tukas Weda. Sementara itu, politisi asal Kuta I Gusti Anom Gumanti memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah yang telah mengakomodir usulan tersebut. Hanya saja, ketua Fraksi PDIP itu menilai pemasangan CCTV belum menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. CCTV juga tidak menjadi jaminan kejahatan hilang. “Perlu dipikirkan langkah-langkah yang lebih menyeluruh. Ini kan tergantung goodwill pemerintah ini kan masalah keamanan dan kenyamanan kepariwisataan,” ucapnya. (san/rdr/mus)
