eQuator – Lantaran belum ada aturan yang jelas, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tunggu putusan pasti ihwal penyediaan jaminan bagi sektor informal untuk mendapatkan kredit rumah subsidi di Kota Pontianak.
“Kita hadiri rapat di pusat sudah beberapa kali, tapi belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Termasuk berapa anggaran dan apakah dari APBD atau bantuan pemerintah pusat terkait penyediaan jaminan bagi pekerja sektor informal untuk mendapatkan kredit rumah subsidi di Kota Pontianak,” ujar Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, Rabu (25/11).
Meskipun belum ada kejelasannya, Midji tetap mendukung program pemerintah tersebut sembari menunggu penetapan putusan. “Kita siap mendukung dan menyukseskan program pemerintah pusat. Walaupun patokan harga untuk rumah subsidi bagi pekerja sektor informal belum diketahui,” timpalnya.
Program sejuta rumah untuk wilayah Kota Pontianak masih terus ditunggu realisasinya seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo hingga 2019. Jika terealisasi, kata Midji, kawasan Kecamatan Pontianak Utara dinilai cocok. Yakni dengan pertimbangan masih banyak terdapat lahan. “Sangat cocok di kawasan Kecamatan Pontianak Utara, karena lahan di sana masih luas,” paparnya.
Terlebih Pontianak Utara sedang dalam pengembangan agar sejajar dengan kecamatan lain di Kota Pontianak. Seperti pembangunan infrastruktur yang sudah mulai diperbaiki dengan pondasi yang memadai. Ditambah lagi dengan mesin pendorong air milik PDAM Tirta Khatulistiwa yang berada di Jalan Dharma Putra.
Kecamatan Pontianak Utara dianggap sebagai tempat yang cocok. Dengan harapan pemerintah pusat dapat mengakomodir program sejuta rumah supaya cepat terealisasi di Kota Pontianak. (agn)
