eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Butuh gerakan yang lebih cepat dari yang sekarang ini untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah mengerahkan sumber daya yang tersedia. Melalui TNI AU, Mabes TNI kembali menambah pesawat untuk membantu pemadaman api. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga membuka posko kesehatan untuk mendekatkan akses kesehatan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Fajar Ardiyanto menyampaikan bahwa empat pesawat sudah dikirim ke Sumatera. Empat pesawat itu terdiri atas satu unit Hercules C130 dari Skadud 32 Lanud Halim Perdanakusuma, satu pesawat CN295 milik Sakdud 2 Lanud Halim Perdanakusuma, serta dua pesawat Casa C212 Aviocar.
Khusus C130 Hercules, Fajar menyampaikan bahwa pesawat itu dikirim untuk melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC. Yakni membuat hujan untuk memadamkan api sekaligus menghilangkan asap. Untuk itu, pesawat tersebut tidak hanya mengangkut prajurit.
”Mengangkut dua konsul yang berisi alat-alat penyemaian awan dan delapan ton garam,” imbuhnya.
Menurut Fajar, instansinya bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam penerapan TMC. ”BPT bertanggung jawab membuat bibit penyemai awan,” ungkap dia. Sementara itu, Depo Pemeliharaan 10 yang berada di bawah koordinasi TNI AU bertugas membikin konsul.
Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menjelaskan bahwa penyemaian garam dilaksanakan dari ketinggian sembilan ribu – sepuluh ribu feet. Dengan begitu awan yang berada di langit Riau maupun daerah terdampak karhutla lain bisa lebih tebal. Sehingga cepat menurunkan hujan. Biasanya, hujan turun satu jam sampai enam jam setelah penyemaian.
”Fungsi dari hujan buatan itu adalah untuk meredakan api juga untuk membasahi lahan-lahan yang kering sehingga kebakaran bisa dicegah,” ungkap Fajar. Namun demikian, penyemaian garam juga tidak sembarang. Persentase keberhasilan TMC bergantung pada besar kecilnya kadar air pada awam. Lebih efektif jika kadar air setara atau di atas 75 persen.
Untuk itu, dia berharap besar TMC yang dilaksanakan TNI AU bersama BPPT berbuah manis. Menghasilkan hujan, meredam sekaligus mencegah karhutla. Guna mendukung pergerakan mereka, TNI AU juga membua posko di lokasi terdampak karhutla. Yakni Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga merasa terbantu dengan tambahan pesawat tersebut. Meski dikirim ke Riau, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas (Kapusdatin) BNPB Agus Wibowo menyebut, pesawat itu juga akan dikirim daerah terdampak karhutla lainnya. Termasuk yang berada di Kalimantan.
Pergerakan pesawat tersebut menyesuaikan keberadaan awan hujan potensial yang diperoleh dari analisis BMKG. Kemarin (17/9) satu pesawat CN 295 bertolak ke Palangkaraya. ”Karena menurut laporan BMKG sudah terdapat potensi awah hujan,” terang Agus. Namun demikian, sampai kemarin sore belum ada informasi hujan turun di sana.
Di sisi kesehatan, Dirjen Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Anung Sugihantono menyatakan bahwa infeksi saluran pernapasan atas (ispa) dan diare mulai menjangkiti warga di sekitar kawasan karhutla. Hingga kemarin, penderita ISPA di Riau mencapai 16.372 orang.
”Minggu ketiga ada peningkatan. Namun apakah itu karena asap, masih dilakukan penelitian,” katanya saat ditemui di kantornya.
Untuk kondisi kesehatan di daerah tersebut, Kemenkes memantau melalui dua cara. Pertama dengan melihat sistem kewaspadaan dini yang dilaporkan oleh dinas kesehatan setempat. Kedua dengan cara pantauan lewat posko kesehatan. Kemenkes memang mendirikan posko di kawasan dekat karhutla. Cara ini diharapkan dapat mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, Kemenkes juga tengah melakukan penelitian dampak asap karena karhutla dalam jangka waktu lama. Setelah 2015, Kemenkes melakukan penelitian cohort. Penelitian ini mengikuti keseharian subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitiannya adalah beberapa masyarakat Kalimantan Tengah yang 2015 lalu terpapar asap.
”Setidaknya data untuk tiga dan lima tahun pasca kejadian. Sejauh ini tidak ada temuan yang menunjukkan adanya potensi jangka panjang,” ucapnya.
Sementara itu Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yurianto mengatakan pengalaman masalah Karhutla pada 2015, telah terjadi kematian pada anak. Hal itu sebenarnya disebabkan gastroenteritis dan dehidrasi berat karena kurang tersedianya air bersih.
”Saat itu sebenarnya episode yang diawali kekeringan dan sulit dapat air bersih sehingga yang muncul gastroenteritis. Terlambat melakukan rujukan karena memang warga takut asap di luar sehingga kematian ada,” ungkapnya.
PERNAH DIGUGAT
Kebakaran hutan yang kerap terjadi di Sumatera dan Kalimantan sebenarnya pernah digugat oleh warga. Salah satunya dilakukan terhadap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah 2015 lalu. Mahkamah Agung sebelumnya juga sudah mengeluarkan putusan terkait penolakan kasasi, tertuang dalam Putusan MA/Kasasi Nomor 3555 K/Pdt/2018. Pemerintah pun disarankan untuk segera melakukan upaya-upaya menanggulangi karhutla dan mencegahnya kembali terjadi.
Juru Bicara MA Abdullah menjelaskan, putusan itu bermula dari citizen lawsuit. Di mana masyarakat menggugat kepada pengusaha maupun pemerintah untuk mengatasi karhutla. “Sebenarnya tanpa citizen lawsuit pun, pemerintah memang wajib untuk melakukan perbaikan hutan dan lahan,” jelas Abdullah. Pemerintah memiliki instrumen hukum berupa UU 32/2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tepatnya pada pasal 45 dan 46, diatur tentang anggaran berbasis lingkungan hidup. Pasal 46 menjelaskan bahwa untuk pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya menurun karena pencemaran atau rusak, maka pemerintah atau pemda wajib mengalokasikan anggaran pemulihan lingkungan hidup.
Kemudian pada pasal 54 dijelaskan terkait pemulihan fungsi lingkungan hidup. Tata caranya sendiri diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan turunan. Karena belum ada peraturan turunan, proses penanggulangan pun tidak bisa maksimal. Sehingga putusan tersebut meminta pemerintah menerbitkan peraturan yang dimaksud.
Selain itu, dalam putusan dijelaskan juga perlu ada penegakan hukum terhadap pihak yang ditengarai melanggar undang-undang dengan perusakan lahan. Langkah pemerintah yang mencatat 43 perusahaan saat ini harus terus dikawal agar bisa dipastikan langkah-langkah pemulihan dan pencegahan karhutla dilaksanakan.
EKOSISTEM RUSAK
Masalah tak hanya terjadi pada manusia. Satwa pun terdampak dalam karhutla ini. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Jamartine Sihite menyatakan bahwa asap mengganggu orangutan.
”Manusia ini bisa teriak. Bisa pakai masker. Satwa tidak,” ungkapnya.
Dia berharap karhutla tahun ini tidak lebih parah dari 2015. Jamartine ingat kejadian empat tahun lalu di mana api dekat dengan kandang orangutan yang akan dilepasliarkan. Jaraknya sekitar 300 meter. Ini membuat panik dan resah.
”Kalau foto yang di media sosial itu foto 2015. Fotonya saat orangutan “sekolah” di alam,” ungkapnya.
Pengalaman lainnya adalah BOSF mengevakuasi gerombolan orangutan yang berpindah tempat karena tertitorinya terbakar. Kejadian 2015 itu membuat 80-an anak orangutan terpisah dari orang tuanya. Ini karena saat berpindah, jarak pandang mengganggu navigasi orangutan.
”Padahal induk orangutan tak pernah meninggalkan anaknya,” bebernya.
Bahkan saat itu lahan milik BOSF di Kalimantan Tengah terbakar. Pascaterbakar, lahan itu ditanami oleh orang tidak dikenal. Hal ini sudah dilaporkan kepada kepolisian namun hingga sekarang tak ada tindakan hukum.
Sekarang, meski tak separah dulu, Jamartine masih khawatir. Terutama terkait kesehatan orangutan di tempat rehabilitasinya. ”Kami berikan protein dan obat-obatan,” ungkapnya.
Dia juga mengkhawatirkan setelah kejadian kebakaran hutan ini akan mempengaruhi ekosistem. ”Banyak reptil yang mati. Seperti ular itu,” imbuhnya.
Selain itu, pascakebakaran pohon tidak berbuah. Hal ini tentu mengurangi ketersediaan pangan bagi satwa liar. Jamartine hanya berharap agar pemerintah serius menangani karhutla. Menurutnya langkah pencegahan harus diupayakan.
TEGAKKAN HUKUM
CEGAH KEBAKARAN BARU
Dari sisi penegakan hukum, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa saat ini Polri fokus untuk mempercepat penanganan kasus karhutla. Polda dan polres telah diinstruksikan untuk segera menyelesaikan penanganan kasusnya.
”Agar kasus karhutla yang makin bertambah itu bisa ditangani dengan baik,” terangnya.
Untuk per tanggal 17 September 2019, jumlah kasus karhutla mencapai 183 kasus dengan julah tersangka 228 orang. Jumlah tersangka korporasi dari awalnya empat orang bertambah menjadi lima orang. ”Tambahan tersangka korporasi ini di Polda Sumatera Selatan,” tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa Polri dalam menangani kasus karhutla tidak hanya dengan pendekatan hukum. Namun, juga bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
”Penegakan hukum itu langkah terakhir, agar makin membuat jera,” jelasnya.
Menurutnya, Polri mengerahkan semua polda tidak hanya membantu pemadaman, namun juga mencegah terjadinya pembakaran baru. ”Pencegahan ini penting agar tidak makin memperburuk keadaan,” paparnya.
Dia mengakui, saat ini pembakaran hutan memang cukup parah. Kondisi itu sebelumnya diakui 99 persen karena ulah manusia. Namun, juga kombinasi dari musim kemarau yang cukup ekstrim. ”Setiap lima tahun itu memang terjadi kebakaran yang parah, kemungkinan tiap lima tahun musim kemaraunya eksterm,” pungkas Dedi.
Di sisi lain, pemerintah memastikan evaluasi terhadap pimpinan aparat keamanan daerah yang gagal mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akan dilakukan. Hanya saja, evaluasi tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini, aparat masih fokus untuk melakukan upaya pemadaman.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan, jika evaluasi atau pencopotan jabatan dilakukan saat ini tidak ideal. Sebab, situasi tengah kritis.
“Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperlukan pengendalian,” ujarnya di Kantor KSP, kemarin (17/9).
Nah, jika kondisi sudah berhasil ditangani, maka evaluasi terhadap pimpinan aparat keamanan daerah bisa dilakukan. “Nanti setelah titik kritis ini dilewati, akan ada evaluasi. Ini titik kritis yang perlu ada penanganan, semua orang berkonsentrasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, evaluasi ataupun pencopotan disampaikan Presiden Joko Widodo saat rakor pencegahan Karhutla di Istana Negara, Jakarta Juli 2019 lalu. Menurut dia, Kapolda, Pangdam, Kapolres, ataupun Komandan Kodim yang gagal mencegah akan dicopot.
Terkait penanganan karhutla, Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo sudah memantau langsung kondisi di lapangan. Selain untuk melihat penanganan, keputusan Jokowi terjun ke lapangan juga untuk merangsang kinerja jajaran di daerah untuk lebih bekerja keras.
”Presiden yang sibuknya luar biasa mau duduk di situ. Ini sebuah pesan moral yang disampaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo kemarin meninjau penanganan di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sebelum ke lokasi, Jokowi terlebih dahulu melaksanakan salat istisqa di Masjid Amrullah, Komplek Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Riau Syamsuar.
Jokowi mengatakan, segala usaha pemadaman sudah dilakukan. Di darat, upaya penyemprotan terus dilakukan. Sementara di udara, water booming juga digelar. Selain itu, rekayasa cuaca melalui penyemaian garam di awan juga dilakukan masif. Total, ada 52 pesawat yang diterjunkan.
“Penambahan pasukan sudah saya perintahkan hari Sabtu, sudah 5.600,” ujarnya.
Meski demikian, Jokowi kembali mengingatkan agar upaya pencegahan harus tetap dilakukan, khususnya di lahan yang masih aman. Oleh karenanya, dia meminta jajaran aparat dan pemda untuk memaksimalkan pencegahan.
”Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak bakar lahan, baik hutan maupun gambut,” imbuhnya. Kepada yang melakukan atas inisiatif pribadi atau korporasi, Jokowi memastikan penindakan secara hukum akan dilakukan. (Jawa Pos/JPG)
