eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melakukan pertemuan dengan pihak Bank Dunia dan Bappenas di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Senin (26/8) siang.
Pertemuan itu membahas bantuan yang akan diberikan oleh World Bank dan The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
“Alhamdullilah Kota Pontianak menjadi salah satu kota yang mendapat kunjungan dari GFDRR dalam rangka penanganan banjir,” ujar Edi usai pertemuan.
Edi mengatakan, dana bantuan itu bersumber dari negara Switzerland yang digelontorkan melalui Bank Dunia. Mereka akan membantu untuk mengatasi secara permanen permasalahan genangan atau banjir di Kota Pontianak secara menyeluruh.
“Harapan kita tidak hanya bantuan teknis tapi dana juga akan disupport melalui Bank Dunia. Ini untuk seluruh daerah di kota. Bahkan daerah metropolitan dan pinggiran masuk juga dalam kajian,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Edi, tim dari Bank Dunia masih dalam tahap kajian teknis. Selanjutnya, akan dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED). Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan.
“Yang mana menjadi skala prioritas dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kota dan kita harapkan sumber pendanaannya dari Bank Dunia juga,” tuturnya.
Sementara itu, Ahli Infrastruktur Bank Dunia di Jakarta, Jian Vun menjelaskan, kedatangan World Bank dan GFDRR untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana program bantuan teknis diterapkan selama ini di Kota Pontianak.
“Selanjutnya, World Bank akan mendukung program diagnostic ketahanan kota terhadap banjir di tiga kota. Salah satunya adalah Pontianak,” ungkap dia.
Menurutnya, akan ada analisis lebih dan identifikasi terkait pilihan-pilihan investasi. Meskipun diakui Jian, bahwa pihaknya belum memulai diagnostik. Tetapi setidaknya akan mencakup pilihan-pilihan investasi untuk usaha-usaha struktural dan nonstruktural dalam rangka memperkuat ketahanan Kota Pontianak terhadap banjir perkotaan.
“Dan ini akan disediakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah,” tutupnya. (riz)