eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Potensi kegaduhan pada munas Partai Golkar Desember mendatang mau tidak mau harus diantisipasi sejak saat ini. Dualisme kepengurusan pada 2015 lalu tidak boleh terulang. Para kandidat sudah berjanji untuk ikut mengupayakan agar tidak ada kegaduhan saat berlangsungnya munas nanti.
Sejauh ini, internal partai Golkar mengakui bahwa potensi polarisasi tetap ada. Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan selama lima tahun belakangan hanya Golkar satu-satunya partai yang punya lima ketua umum. Dimulai dari munas yang menghasilkan dua kubu dengan masing-masing ketua Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Setelahnya, giliran Setya Novanto menjadi ketua umum. Setelah Novanto masuk bui akibat kasus E-KTP, sekjen Idrus Marham naik menjadi ketua umum dengan status Plt. Terakhir adalah Airlangga Hartarto yang menjabat ketua umum sampai sekarang. ’’Artinya waktu lima tahun ini ada potensi terjadi pengkotak-kotakan dan terganggunya soliditas (internal),’’ terang Lodewijk saat ditemui di KPU kemarin (19/7).
Karena itu, pihaknya sedang berupaya untuk meredam potensi-potensi konflik menjelang munas. Baik dari kubu Airlangga maupun Bambang Soesatyo. Golkar, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mereproduksi sikap dua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang tetap mesra dalam kompetisi. ’’Pada gilirannya harus siap menang dan siap kalah,’’ lanjutnya.
Para kandidat yang akan bertarung harus mau berkaca pada 2015 di mana Golkar benar-benar terbelah. Alhasil, keikutsertaan partai berlambang beringin itu di pilkada juga tidak maksimal. jangan sampai hal itu terulang di pilkada 2020. Menurut Lodewijk, di situ ada fungsi para seior partai Golkar untuk mengingatkan.
Disinggung soal seringnya Airlangga menemui presiden Jokowi, Lodewijk menyatakan tidak masalah. Dia menjelaskan, Bamsoet juga sempat menemui Jokowi. menurut Lodewijk, Jokowi menempatkan diri sebagai pihak yang netral. ’’Pesan beliau, Partai Golkar jangan gaduh atau jangan terulang lagi peristiwa-peristiwa lalu yang pada akhirnya menyusahkan partai Golkar sendiri,’’ tutur mantan Danjen Kopassus itu.
Presiden, tutur Lodewijk, juga berkepentingan agar partai Golkar tidak gaduh. Kondisi tersebut penting untuk menjaga kelancaran pemerintahan ke depan. Mengingat, Golkar merupakan salah satu partai pengusung paslon Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada pilpres lalu. karena itu, Presiden meminta Airlangga dan Bamsoet untuk menjaga agar partai Golkar tetap solid.
Lodewijk menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menentukan kapan munas akan berlangsung. Hanya bulannya saja yang sudah dipastikan, yakni desember mendatang. selebihnya, soal tanggal dan lokasi, belum ada keputusan. Termasuk opsi apakah digelar di Jakarta atau luar Jakarta. ’’Kalau di Jakarta biasanya kami mengundang pejabat-pejabat negara seperti paak Jokowi, tentunya akan memudahkan beliau,’’ tambahnya.
Bamsoet mengatakan, pihaknya siap menjaga kondusifitas Partai Golkar. Menurutnya, sebagai kader Golkar yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum (Caketum), dirinya tidak akan membuat gaduh. “Kami akan menjaga agar kegaduhan tidak timbul, karena itu akan merugikan Partai Golkar,” ungkap dia.
Pada 20 Oktober adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, sehingga kondisi politik harus terus dijaga. Ia mengusulkan agar munas dilaksanakan setelah pelantikan presiden. Untuk itu, DPP Partai Golkar harus segera menggelar rapat pleno dan rapimnas untuk membahas rencana munas.
Ketua DPR RI itu mengatakan, sebenarnya dia tidak ingin maju sebagai caketum, namun karena banyak pengurus daerah agar dia menyalonkan diri, maka dirinya pun terpaksa untuk maju menyelamatkan partai. Ia tidak ingin ada ketua Partai Golkar di daerah yang dipersalahkan, karena perolehan suara kecil. Apalagi ada ketua DPD yang dipecat. Dia berharap tidak ada lagi pemecatan. (Jawa Pos/JPG)
