eQuator.co.id – MELAWI-RK. Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Melawi, Indra Fahrudi meminta seluruh masyarakat untuk bisa mengawasi proses lelang sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Melawi. Hal itu agar mafia proyek tidak merajalela dan tumbuh subur.
Hal tersebut disampaikannya karena menduga adanya mafia proyek di Melawi. Untuk itu perlu dipantau, jangan sampai pemenang lelang nantinya merupakan hasil rekayasa panitia. Dimana pemenang adalah orang dekat, kerabat atau koloni pihak-pihak tertentu.
“Proses pelelangan proyek pada sejumlah SKPD selalu menyita perhatian publik. Bahkan sejumlah kalangan mendesak agar proses pelelangan terus diawasi oleh semua stake holder yang ada di Negeri Uranium. Pelelangan proyek perlu diawasi semua masyarakat, jangan sampai proses penetapan pemenang tender yang akan berlangsung ada intervensi dari oknum-oknum tertentu,” katanya, kemarin.
Menurut Indra, proses lelang yang sudah dilaksanakan kadang kala tidak obyektik, karena disinyalir sudah diketahui siapa pemenang tender, padahal proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Melawi belum diumumkan siapa pemenangnya.
“Kalau ada kejanggalan akan kita kritisi, kalau tidak ada, untuk apa kita mempersoalkannya. Proses penetapan pemenang tender proyek nanti tidak ada intervensi dari eksekutif maupun legislatif atau siapapun. Siapa pun pemenang, adalah pihak yang berkompeten. Selain itu, dalam proses pelelangan, siapa saja yang akan memenangkan tender proyek ini benar-benar orang yang bertanggung jawab. Hal ini yang harus diutamakan karena proyek ini untuk kepentingan warga Melawi, bukan proyek milik sendiri,” ujarnya.
Dia menegasan jangan biarkan tumbuh subur dan merajalela mafia proyek di lingkungan Pemkab Melawi. Hal itu harus diberangus. Dirinya juga meminta jangan ada rekayasa lelang di ULP Melawi.
“Kami meminta agar bupati tegas mengambil tindakan tegas terhadap aparatnya yang nakal, termasuk oknum-oknum mafia proyek. Kita minta transparansi terkait proses lelang, jangan hanya menguntungkan segilintir orang,” ucapnya.
Terkait kemungkinan permainan di kelompok kerja (Pokja) ULP bersama pihak rekanan terkait proses penyimpangan proses lelang, orang-orang yang berada di Pokja tersebut harus mempertaruhkan nama baiknya dan adil.
Dia juga mengingatkan Pokja harus benar-benar bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi yang diemban tanpa menerima intervensi dari siapapun.
“Melawi ini bukan milik perorangan, siapapun berhak mendaftarkan lelang proyek, jangan ada kongkalikong, ingat itu,” pungkasnya. (Ira)
