eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Partai politik yang bergabung dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai mengatur strategi politik, setelah putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu akan mengambil keputusan, apakah menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Wasekjen DPP PAN, Saleh Daulay menyatakan, sekarang semua pihak masih menunggu putusan sengketa pemilu yang akan dibacakan hakim MK. Setelah putusan disampaikan, partai-partai yang lolos ke parlemen akan melakukan rekonsiliasi. Kontestasi politik dinilai telah berakhir dan semua pihak harus memberikan kesempatan kepada capres-cawapres terpilih untuk memenuhi janji-janji politiknya.
Jadi, kata dia, rekonsiliasi melibatkan semua partai, bukan hanya satu parpol. Atau satu simpul koalisi dengan koalisi lainnya. ’’Meninggalkan sekat-sekat kepentingan partai dan mengedepankan kepentingan nasional bangsa. Itu yang saya maksudkan sebagai rekonsiliasi,’’ terangnya setelah diskusi di Media Center DPR, Senin (24/6).
Setelah putusan MK, kata dia, PAN akan melakukan evaluasi dan mengambil sikap politik, apakah tetap sebagai partai oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Nanti dilihat dan dipertimbangkan, apakah menjadi oposisi bisa memberikan sesuatu yang lebih produktif kepada masyarakat. Sebaliknya, apakah bergabung dengan pemerintah bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar. ’’Nanti kami pilih yang terbaik,’’ tutur anggota DPR tersebut.
Saleh menyatakan, sebenarnya seluruh jaringan PAN dan simpatisan seluruh Indonesia menginginkan partai besutan Amien Rais itu agar konsisten menjadi oposisi konstruktif. Namun, langkah politik tersebut akan tetap diambil setelah putusan MK.
Legislator asal Sumatera Utara (Sumut) itu menerangkan bahwa PAN akan mengadakan rapat kerja nasional (rakernas). Dia belum bisa menyampaikan waktu pasti pelaksanaan rakernas. Yang pasti, ucap dia, rakernas dilaksanakan setelah putusan MK. Dalam rakernas tersebut, akan dibahas evaluasi pemilu dan sikap politik yang diambil.
Mengenai peluang masuk kementerian, Saleh menyatakan sampai sekarang belum ada tawaran posisi dari Jokowi. PAN juga tidak menawarkan kadernya menjadi menteri. Sebab, sejak awal, partainya dalam kubu yang berbeda. ’’Kami juga tidak pernah minta jabatan menteri. Kami paham posisi kami,’’ ungkapnya.
Bagaimana dengan Partai Gerindra? Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menuturkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan partainya belum mengambil keputusan, apakah akan tetap menjadi oposisi ataukah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. ’’Setahu saya belum ada keputusan,’’ ucapnya.
Mengenai peluang tawaran menteri bagi Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi VIII itu enggan menjawab. Dia mengaku tidak berwenang menjawab pertanyaan tersebut. Sodik menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partainya. (Jawapos/JPG)
