eQuator – Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan PT Freeport Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk masalah negosiasi perpanjangan kontrak karya yang seharusnya baru dibahas pada 2019.
Menurut dia, jika perusahaan Amerika itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan, pemerintah Indonesia siap mengambil alih. Ini disampaikan Luhut menyusul beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Ketua DPR RI, Setya Novanto dan petinggi Freeport yang membahas soal perpanjangan kontrak.
“Kalau itu tidak bisa dilakukan Freeport, pada 2021 pemerintah Indonesia yang ambil. Itu bukan green field. Artinya resiko mengoperasikan itu tidak menjadi masalah,” tegas Luhut dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis, (19/11).
Syarat-syarat yang harus dipenuhi Freeport jika ingin perpanjangan kontrak di antaranya pembangunan smelter, memperhatikan local content, divestasi dan pembangunan Papua. Hal itu juga sudah ditekankan Presiden Joko Widodo saat publik riuh dengan kasus pencatutan namanya oleh Setnov.
Di tengah kontroversi perpanjangan kontrak itu, kata Luhut, pihaknya justru ingin mengusulkan Freeport dikelola seperti Blok Mahakam.
“Kami malah mengusulkan buat Freeport seperti Mahakam. Jadi milik negara dan dikelola Pertamina. Tinggal cari partner siapa saja. Bisa saja pemerintah tunjuk Antam dan jadi milik Indonesia,” ulasnya.
Ungkap Sosok Darmo
Usai namanya terseret dalam pusaran perseteruan Menteri ESDM, Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mulai mengungkap beberapa hal.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/11), Luhut mengatakan, transkrip pembicaraan yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan petinggi Freeport sempat disebut nama lain yaitu Darmo.
“Pria tersebut adalah Darmawan Prasodjo, Deputi I di kantor Kepala Staf Presiden (KSP). Dia di KSP. Saya minta dia lakukan kajian untuk langkah presiden mengenai Blok Mahakam dan Masela termasuk Freeport,” ujar Luhut.
Mantan KSP itu mengatakan, Darmo adalah seorang yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Namun, ia tidak merinci alasan nama Darmo bisa turut terseret dalam pembicaraan Novanto tersebut.
“Darmo melakukan tugasnya dengan baik sekali. Tidak ada yang bisa bantah dia soal kajian. Dia lakukan juga dengan doktor-doktor di Texas. Itu yang terbaik untuk negara ini,” tegas Luhut.
Sebelumnya, dalam transkrip nama Darmo disebut sebanyak 3 kali oleh Novanto. Namun, tak jelas inti pembicaraan Setnov yang berhubungan dengan Darmo. Sedangkan, nama Luhut disebut sebanyak 16 kali. Dia disebut mengetahui rencana pemberian jatah saham Freeport untuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (Jawa Pos)
