eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Lajunya pertumbuhan kendaraan di Kota Pontianak, membuat kondisi jalan kian padat namun tidak dibarengi dengan ruas jalan yang memadai sehingga kemacetan pun tidak terhindarkan.
Melihat kondisi itu, Pemkot Pontianak berencana membuat jalan layang (flyover). Untuk membangun flyover tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga ada rencana meminta bantuan dari pemerintah pusat. Persiapan persyatan pun telah dilakukan dan diajukan, namun mentah-mentah ditolak sehingga langkah untuk membangun pun diurungkan.
Menyikapi penolakan ini, pemerintah pusat diharap dapat mengerti bahwasanya flyover memang sudah sangat dibutuhkan lantaran melihat ruas jalan di Kota Khatuistiwa semakin macet.
“Penolakan itu menurut kami tidak wajar. Pusat seharusnya tidak terlalu ketat soal rencana pembangunan flyover tersebut,” kata H Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Jumat (12/4).
Menurut Suriansyah, Kota Pontianak memang sudah layak untuk membangun flyover. Namun dengan banyaknya pertimbangan dari pemerintah pusat terpaksa langkah pemkot Pontianak tidak bisa digapai. “Kalaulah ketidaklayakan yang dimaksud karena kondisi tanah di Kota Pontianak, tentunya sangat tidak tepat,” paparnya.
Suriansyah menyebut bahwa pemerintah pusat seharusnya dapat meninjau langsung kondisi sebenarnya di Kota Pontianak baru bisa memutuskan akan pentingnya membangun flyover. Bukan serta-merta menolak tanpa alasan yang kuat.
“Kemungkinan pnolakan rencana pembangunan flyover itu, karena Pusat masih menganggap Kalbar, khususnya Kota Pontianak ini masih terpencil atau tertinggal,” tukasnya.
Kalau memang demikian alasannya, tambah dia, berarti proyeksi pembangunannya kurang matang. Sehingga belum mampu meyakinkan Pempus, bahwa Pontianak ini memang sudah sangat layak untuk dibangun flyover.
“Kita harus memberikan data dan fakta bahwa kemacetan di Kota Pontianak ini sudah sangat parah di beberapa titik. Flyover merupakan solusi untuk mengurainya,” papar Suriansyah.
Suriansyah menjelaskan fungsi flyover juga akan menjadi landmark dan menambah keindahan kota seperti beberapa kota lainnya di Indonesia bahkan negara tetangga Malaysia. “Sebenarnya kita juga iri dengan daerah lain, seperti Palembang yang mempunyai MRT. Kenapa di Kalbar tidak,” katanya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut penolakan ini memang benar adanya lantaran menilai flyover bukanlah solusi jangka panjang. Bahkan disarankan dalam mengentaskan kemacetan itu dengan membangun auto ring road sebab dianggap lebih jangka panjang.
“Disarankan adalah pembangunan auto ring road, itu juga untuk pengembangan wilayah. Sebab jika hanya lima tahun maka potensi macet masih ada. Belum lagi lahan menjadi sempit,” katanya.
Edi menyatakan, dirinya masih ingin jika dibangun jalan layang, struktur tanah di Pontianak tidak masalah. Bahkan Detail Engineering Design (DED) dari pembangunan jalan layang sudah dimiliki Pemkot Pontianak. Di mana konsep pembangunan jalan layang tersebut dimulai dari depan Mal Ramayana, Jalan Tanjungpura lalu berakhir di kawasan Hotel Kapuas Dharma, Jalan Imam Bonjol.
“Desainnya, kajian studi, hitungan konstruksinya sudah ada. Alokasi anggarannya sebesar Rp200 miliar. Hanya saja biaya mahal dan dinilai tak fleksibel jika hanya mengatasi lima tahun,” jelasnya.
Edi pun tak menampik kemacetan yang terjadi kerap dikeluhkan masyarakat. Namun menurut orang nomor satu di Kota Pontianak ini bahwa kemacetan yang dirasakan masyarakat hanya di tiga lampu merah yang dimulai dari persimpangan Hotel Garuda. “Ini tentu menjadi tantangan juga bagi pemerintah, seiring dengan jumlah penduduk yang banyak,” katanya.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
