eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Beberapa hari terakhir ini, netralitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan dan perbincangan hangat di masyarakat. Menyusul pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz bahwa ia mendapat perintah Kapolres Garut untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf.
Meskipun pernyataan itu dicabut, namun hingga saat ini banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai netralitas Polri. Untuk itu, tentunya hal ini perlu diluruskan sehingga tidak menjadi bias dan memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih Polri punya tugas besar mengamankan Pemilu 2019 nanti.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menegaskan, pihaknya akan bersikap netral dalam pelaksana Pemilu 2019 mendatang. “Kita netral. Kita jamin pelaksanaan pemilu aman. Warga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dan kami dari Polri netral,” ujarnya di Mapolda Kalbar, belum lama ini.
Didi pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu dan berita-berita bohong alias hoaks yang sifatnya provokatif dan agitatif, ujaran kebencian (hate speech), bahkan fitnah.
“Jangan (mudah percaya, red). Silakan teman-teman, warga masyarakat meng-crosscheck kepada kita jika ada kaitannya dengan pihak kepolisian,” imbaunya.
Didi pun menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang ketahuan tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. “Ada sanksinya yang akan diterima, mulai dari kode etik sampai dengan pidana,” tegasnya.
Senada dengan Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan bersikap netral. “Pak Kapolri sendiri sudah mengeluarkan instruksi melalui surat. Kemudian beliau juga menyampaikan kepada kita lewat video conference berkaitan netralitas seluruh anggota Polri dan kemarin ditekankan kembali untuk itu,” timbalnya.
Salah satunya, kata Donny, seperti saat ini bahwa untuk foto bersama calon saja dilarang. Kemudian ikut dalam kampanye dilarang. Apabila masih ditemukan seperti itu, maka tindakan tegas akan menanti. “Teman-teman kami yang ada di Propam sudah siap melakukan penindakan seandainya itu ada,” tegasnya. (and)