eQuator – Bagaimana Wali Kota Pontianak H Sutarmidji,SH.MHum tak meradang, kalau kinerja pemerintahannya dinilai terburuk di Kalbar oleh Kementerian Keuangan.
Ape ndak manas, Sutarmidji pun tak terima dan meminta pemeriksaan dan penilaian dikaji ulang. Bahkan Wali Kota bilang penilaian dicampur unsur politik sehingga diyakininya menjadi tidak objektif.
“Masalah penilaian bisa objektif bisa saja tidak. Karena yang namanya keuangan itu tetap pengaruh politisnya kuat. Kalau ada yang bilang anggaran tidak ada pengaruh politik, tidak mungkin, tidak percaya saya, siapapun ngomong saya tidak percaya,” ujar Sutarmidji kesal usai menghadiri RAPBD Kota Pontianak di ruang paripurna DPRD, Rabu (18/11).
Bukan hanya kepada wartawan, masalah itupun diseretnya hingga menyampaikan pidato RAPBD. Wali Kota kecewa dengan penilaian terhadap Kota Pontianak yang dipimpinnya dua periode itu sudah banyak perubahan lebih baik dari sebelumnya.
“Kalau barometer mereka silahkan, penilaian seperti itu tidak mencerminkan rielnya. Yang jelas kinerja keuangan kita bisa dikatakan baik dengan barometernya bisa WTP, menurunkan angka kemiskinan, lalu kontribusi PAD Kalbar kita yang terbesar,” ungkapnya di hadapan paripurna Dewan.
Sutarmidji lantas membeberkan, bahwa penilaian Kemenkeu ada 20 kriteria dasar sebagai penentu. Seluruhnya sudah dipenuhi. Hanya saja, Midji enggan merinci 20 kriteria yang disebutkannya. “Dua puluh barometer yang dibuat Kementerian Keuangan itu semuanya kita unggul. Tapi skornya tidak tahu kenapa bisa seperti itu,” keluhnya.
Informasi yang diperolehnya langsung di Jakarta beberapa waktu lalu telah diklarifikasi. Tidak hanya itu, Sutarmidji juga meminta Kemenkeu untuk meninjau ulang penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintahannya.
“Saya sudah sampaikan klarifikasi dan mereka akan evaluasi kembali, bisa saja ada kesalahan-kesalahan. Bahkan di Indonesia rata-rata kontribusi PAD kotanya 17 persen, sedangkan kita lebih 22 persen,” tegasnya.
Atas tudingan Kota Pontianak adalah satu-satunya wilayah terbobrok se Kalbar, membuat Sutarmidji tidak lagi perduli dan percaya dengan penilaian Kemenkeu. Baginya penilaian tersebut tidak penting kalau tanpa dibarengi dengan kerja dengan hasil yang dirasaikan masyarakat Kota Pontianak.
“Bagi saya, apapun yang kita lakukan, penilaian-penilaian apapun terserah saja. Yang penting ada perbaikan dan masyarakat bisa merasakan perubahan di Kota Pontianak, itu yang terpenting,” tegasnya.
Laporan: Gusnadi
Editor: Hamka Saptono
