eQuator – Skandal yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto muncul bertubi-tubi, setelah kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI), kini muncul satu surat lagi dimana Setya Novanto melakukan intervensi terhadap Pertamina.
Dalam surat berlogo DPR RI dan atas nama Ketua DPR Setya Novanto yang ditujukan kepada Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, Novanto meminta Dwi membantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (persero) dengan PT Orbit Terminal Merak.
Namun, surat ini dibantah oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari, Rabu (18/11). Ia menyatakan surat tersebut tidak pernah keluar dari kantornya. Selain itu ada perbedaan format surat dengan yang resmi dikeluarkan DPR.
“Surat ini tidak pernah kami keluarkan, tidak pernah lihat dan sangat berbeda dengan format tata usaha DPR RI. Lambang (DPR) selalu berada di pinggir, khusus surat ditandatangani Ketuia DPR. Surat yang beredar tidak benar atau palsu dan kami sama sekali tidak pernah mengeluarkan surat ini,” katanya dalam konferensi pers di gedung DPR Jakarta.
TU Bilang Tidak
PT Pertamina (Persero) melalui juru bicaranya Wianda Pusponegoro mengonfirmasi kebenaran surat untuk Dirut Pertamina Dwi Soetijpto pada 17 Oktober 2015. Surat itu menurutnya atas nama Ketua DPR RI Setya Novanto, seperti yang beredar di kalangan wartawan.
“Kalau ditanya soal apakah PT Pertamina menerima surat yang mengatasnamakan Ketua DPR RI, Setya Novanto, ya kami menerima surat tersebut tanggal 19 Oktober 2015,” kata Wianda saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (18/11).
Setelah menerima surat itu, lanjutnya, pihaknya langsung melakukan klarifikasi dan verifikasi, termasuk mengundang BPKP untuk membantu Pertamina memverifikasi surat tersebut.
Hanya saja, pihaknya tidak sampai mencari tahu lebih jauh siapa sebenarnya pengirim surat itu. “Secara prosedural sudah dilakukan (verifikasi). Tapi kami tidak cari-cari siapa yang kirim surat,” katanya
Surat atas nama Ketua DPR tersebut berisi permintaan supaya Dirut Pertamina membantu mengenai adendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (persero) dengan PT Orbit Terminal Merak.
Namun, surat ini dibantah oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari, Rabu (18/11). Dia menyatakan surat tersebut tidak pernah keluar dari kantornya. Selain itu ada perbedaan format surat dengan yang resmi dikeluarkan DPR. (jpnn)
