eQuator.co.id – JAKARTA–RK. Proses perekaman biometrik calon jamaah haji (CJH) Indonesia resmi dimulai hari, Senin (11/3). CJH yang telah mengantongi dokumen bukti pengurusan visa bisa datang ke lokasi-lokasi perekaman yang tersebar di 31 provinsi se-Indonesia.
Kepala Biro Humas Kemenag Mastuki mengungkapkan, jika tidak ada kendala teknis seperti sambungan internet dan peralatan, seharusnya proses perekaman data bisa berlangsung paling tidak 5 hingga 10 menit per jamaah. ”Kami harapkan kalau lebih cepat maka lebih banyak CJH yang terlayani,” kata Mastuki pada Jawa Pos, Minggu (10/3).
CJH yang ingin melakukan perekaman, kata Mastuki, cukup membawa dokumen-dokumen sebagai tanda bukti pengurusan visa. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kata Mastuki, sudah disosialisasikan kepada CJH melalui ketua-ketua KBIH.
Urutan perekaman dilakukan secara bebas. Tidak mengikuti nomor kloter atau urutan data CJH di embarkasi tertentu. Mastuki mengatakan, CJH dari kloter berapapun bisa datang kapan saja dan akan langsung dilayani. ”Kalau dulu kan perekaman di embarkasi atau debarkasi. Jadi berurutan sesuai kloter. Kalau sekarang bebas, yang datang ya dilayani,” jelasnya.
Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh CJH. Perekaman biometrik akan berlangsung layaknya perekaman KTP-el. Pengambilan data di antaranya adalah rekam sidik 10 jari. Kemudian pemindaian retina mata.
Saat ini tersedia 31 titik perekaman di masing-masing provinsi. Namun, kata Mastuki, pihak Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel sudah melakukan penambahan di beberapa daerah dengan kepadatan CJH tinggi. Seperti di Solo, Cirebon, dan Jogjakarta. ”Penambahan sesuai kepadatan CJH. Ada yang nambah jadi 3, ada yang 5, ada juga yang nambah jadi 8 titik,” jelasnya.
Beberapa provinsi memang belum memiliki tempat perekaman. Seperti Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Kemenag sampai saat ini masih memikirkan opsi terbaik untuk beberapa daerah ini. Mastuki menegaskan, perekaman untuk CJH di provinsi-provinsi di atas tidak bisa dilakukan hari ini. Kemenag belum menentukan kapan bisa dilakukan. Sejauh ini opsi yang dimiliki adalah menggunakan perekaman berjalan (mobile). “Besok (hari ini, red), insyaallah mudah-mudahan sudah ada solusinya,” katanya.
Mastuki menegaskan, Kemenag memiliki target agar setidaknya berdiri 120 titik perekaman biometrik di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dianggap ideal dengan proporsi CJH. Mastuki menyebut, Kemenag memberikan kesempatan pada VFS Tasheel untuk melakukan uji coba dan secara bertahap memperbaiki sistem perekaman agar bisa melayani CJH dengan lebih baik. Pihak Tasheel sendiri, kata Mastuki, berkomitmen untuk membuka kantor di perwakilan di seluruh provinsi agar bisa beroperasi secara efisien.
Kantor-kantor tersebut selain melayani perekaman biometrik untuk CJH, juga akan melakukan perekaman untuk penerbitan visa umrah dan kunjungan lain. ”Jadi setelah musim haji bisa tetap berfungsi,” jelasnya.
Kemenag masih akan memantau proses perekaman hari ini dan melakukan evaluasi. Pada prinsipnya, kata Mastuki, pemerintah menginginkan agar proses perekaman tidak menyusahkan CJH, baik dari segi perjalanan dan ongkos. Pihak pelaksana wajib menfasilitasi CJH sebaik mungkin. ”Ada dua hal yang kami dorong pada pihak pelaksana, yakni penambahan titik perekaman di daerah-daerah yang padat jamaah, kemudian memperhatikan kebutuhan di daerah-daerah kepulauan,” imbuhnya. (Jawapos/JPG)
