eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sebagai negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia telah sejak lama menjalin kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya dalam wujud Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia). Namun realisasinya dinilai penuh keganjilan terutama soal pembangunan border di perbatasan.
“Kita melihat border di Aruk sudah dalam tahap pelaksanaan. Tetapi di Biawak (Malaysia) malah belum dibangun. Terjadi sebaliknya di Entikong dan Serawak,” kata Subhan Nur, Anggota DPRD Kalbar, Selasa (26/2).
Salah satu langkah untuk mewujudkan kerjasama itu, tambah Subhan, masing-masing negara tentunya harus bersama-sama membangun kawasannya yang berbatasan langsung yang kenyataannya sekarang itu tidak dilakukan. Atas perihal itu, menurut Subhan terjadi ketimpangan pembangunan kawasan perbatasan kedua negara. “Karena tidak bersamaan membangun kawasan perbatasan,” kata politisi asal Kabupaten Sambas ini.
Ia memaparkan, jika sama-sama ingin menggeliatkan perekonomian, tentunya Malaysia dan Indonesia bersamaan mengembangkan kawasan perbatasan. Bukan seperti yang terjadi selama ini. Sudah sejak lama, di satu titik Indonesia yang mengembangkan perbatasan, sementara Malaysia belum.
“Sementara di titik lain, malah berlaku sebaliknya. Makanya kita melihat ada yang ganjil dalam kerjasama antarnegara ini,” jelas Subhan.
Melihat banyaknya persoalan itu, Subhan mendesak Pemerintah Pusat untuk dapat mendorong bagaimana agar Indonesia dan Malaysia ini bersama-sama membangun kawasan perbatasan, selaras dengan kerjasama Sosek Malindo. Dia mencontohkan, bila di wilayah perbatasan Malaysia sudah terbangun pelabuhan ekspor-impor, tentunya di kawasan perbatasan Indonesia juga harus demikian, atau sebaliknya. “Supaya tidak ada lagi yang memanfaatkan jalur tikus untuk kegiatan perekonomian antarnegara dan lainnya,” imbuhnya.
Sebagai bahan informasi, kerjasama Sosek Malindo kali pertama dicetuskan Datu Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri sekaligus Ketua General Border Commite (GBC) Malaysia, pada 1983. Kerjasama itu meliputi Bidang Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Kesenian, Kebudayaan, serta Pemuda dan Olahraga.
Di bidang Ekonomi seperti industri, perdagangan, pertanian, pelabuhan, investasi, pariwisata, perhubungan, tenaga kerja, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Sedangkan di bidang Keamanan, Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Pos Lintas Batas Laut (PLBL), dan pencegahan penyelundupan. (agn)
