eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat (Kalbar) pada September 2018 sebanyak 7,37 persen. Angka ini turun jika dibandingkan dengan Maret 2018 diangka 7,77 persen.
Meski demikian, persentase ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di pulau Kalimantan.
“Dari jumlah dan persentase penduduk miskin, Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan, yaitu sebesar 369.730 orang,” ungkap Kepala BPS Kalbar, Pitono, kemarin.
Berdasakan data BPS, persentase penduduk miskin terendah terdapat di Kalimantan Selatan yang hanya 4,65 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, yang masing-masing sebesar 5,10 persen, 6,06 persen, dan 6,86 persen.
“Padahal, jika melihat angka garis kemiskinannya, Kalbar paling rendah diantara provinsi lain yakni Rp420.831 per kapita per bulan. Sebagaimana diketahui, penduduk miskin merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
BPS Kalbar juga mencatat persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih kecil jika dibandingkan dengan pedesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 4,58 persen pada September 2018, sementara di daerah perdesaan 8,84 persen.
Sementara peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
“Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar 77,97 persen,” katanya.
Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura, M Ali Nasrun menilai, perlu lebih banyak membangun sektor-sektor usaha kerakyatan di desa-desa. Menggerakkan home industry, UMKM dan jasa. Sektor-sektor inilah yang menurutnya lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Kalbar.
“Kita harus menggerakkan ekonomi kerakyatan, sehingga masyarakat miskin khususnya yang tertinggal merasakan kehadiran negara,” kata Ali.
Meski pembangunan infrastruktur itu sangatlah penting, lanjut dia, terutama dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, namun perlu solusi jangka pendek dalam mengatasi kemiskinan.
“Tidaklah terlalu urgen mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan terlalu banyak membangun infrastruktur. Kita jangan mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi ubahlah paradigma menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak terlalu tinggi tapi kesejahteraan yang lebih merata,” pungkasnya.
Laporan : Nova Sari
Editor : Andriadi Perdana Putra
