eQuator.co.id – Sungai Raya-RK. Keberadaan guru masih tidak merata dan kurang di seluruh Kalbar, terutama di kawasan perbatasan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya ketersediaan sekolah dan buruknya sarana prasarana pendidikan.
Menurut Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Achmad Supriyadi, di beranda terdepan NKRI Kalbar masih kekurangan sebanyak 538 guru. Yakni di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.
“100 ini belum apa-apa, masih seperlimanya lagi,” katanya saat memberikan sambutan pembekalan kepada 100 prajurit yang akan dikirim ke perbatasan sebagai tenaga pengajar di aula Makodam XII/Tpr, Jalan Alianyang, Sungai Raya, Kubu Raya, Rabu (6/2) pagi.
Pangdam minta 100 prajurit tersebut harus banyak berbuat di perbatasan. Dan dia yakin mereka bisa. Karena, prajurit Kodam XII/Tpr semua harus bisa. “Mencerdaskan kehidupan bangsa ini bagian dari tugas kita,” ujarnya pada kegiatan yang turut dihadiri Gubernur Kalbar Sutamidji tersebut.
Untuk mengisi kekukurangan guru di perbatasan, Kodam XII/Tpr memang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan. 100 prajurit ini dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Yakni Yonif Raider 641/BRU, Yonkav 12/BC, Yonarmed 16/KOMPOSIT dan Yonzipur 6/SD.
Pangdam menjelaskan, tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) adalah membantu pemerintah daerah. Walau pun Pemda tidak memintanya. “Pemahaman saya, membantu ini bukan yang akan kita bantu ini minta. Tapi kita harus melihat, apa yang kita bantu dan ini baru salah satu adalah tenaga pengajar,” tutur dia.
Saat diwawancari, Pangdam menjelaskan, 100 prajurit yang dikirim merupakan tahap. Kodam sudah memiliki data dan tim untuk penempatannya. “Berapa lamanya, sampai nanti ada kesiapan pemerintah daerah,” ucapnya kepada sejumlah awak media.
Hal ini kata dia, akan dilaporkan ke komando atas. Bahwa di sektor pendidikan diperlukan juga operasi untuk di daerah terpencil yang tidak bisa ditangani sama dengan daerah lain.
“Menurut saya ini harus ada pengecualian khusus untuk daerah perbatasan dan terpencil,” ujarnya
Yang perlu digaris bawahi, kata Pangdam adalah semangat masyarakat perbatasan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi semangat belajar anak-anak di perbatasan sangat luar biasa. Hal tersebut lah yang mendorong dirinya mengirim tenaga pengajar dari TNI di daerah perbatasan dan terpencil.
“Tidak boleh kita diam untuk menangapi keinginan orangtua dan anak-anak di perbatasan ini. Bukan salah mereka berada di daerah terpencil itu,” lugasnya.
Prajurit tenaga pengajar yang dikirim ke perbatasan diberi pembekalan oleh dinas terkait. Sehingga nantinya memiliki standar sebagai pengajar. “Mereka kita tatar dua tiga hari kemudian nanti kita berangkatkan,” jelas Pandam.
Sementara aitu, Sutarmidji mengapresiasi Kodam XII/Tpr yang membentuk Satgas Pendidikan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar di perbatasan. Program tersebut merupakan solusi yang sangat baik untuk mengatasi kekurangan guru di daerah perbatasan.
“Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan model dalam penanganan pendidikan yang selama ini diributkan masalah guru perbatasan,” tuturnya.
Dia pun meminta seluruh kepala daerah di Kalbar untuk tidak mengabulkan guru yang berkeinginan pindah ke luar provinsi ini. Terlebih tenaga pendidik yang bertugas di perbatasan. Mengingat guru di daerah perbatasan sangat minim. “Kepala daerah jangan mudah untuk mengabulkan permintaan guru yang pindah ke luar daerah Kalbar,” imbuhnya.
Wali Kota Pontianak dua periode yang karib disapa Midji ini tidak akan mengabulkan perpindahan guru tersebut. Apapun alasannya. Apalagi guru garis depan yang baru tiga tahun bertugas mau pindah ke luar Kalbar.
“Saya tidak akan mengabulkan, sama saja bohong. Kalbar saat ini kurang guru, tapi guru yang ada dilepas ke luar Kalbar saya pastikan tidak akan mengabulkan,” tegasnya.
Midji tidak mau masyarakat perbatasan terutama anak-anaknya menjadi korban oleh guru yang berkeinginan pindah ke luar Kalbar. Jangan berpikir kalau guru-guru dilepas, gaji mereka tidak ditanggung pemerintah daerah.
“Jangan berpikir seperti itu dan saya pastikan tidak ada guru perbatasan yang mau pindah ke luar Kalbar bisa di acc sama saya, saya akan tolak,” lugasnya.
Jika jaringan internet dan komunikasi telah memadai, Midji berencana akan membuat suatu program pendidikan jarak jauh. Karena kedepannya pendidikan jarak jauh jadi pilihan untuk mengatasi daerah-daerah perbatasan. “Asal jaringan internetnya kuat,” tukas Midji.
Laporan: Ambrosius Junius, Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
