eQuator – Ketua DPR Setya Novanto benar-benar merasa terpukul atas langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut dirinya sebagai pencatut nama Presiden dan Wapres terkait proses perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).
Hal itu terlihat dari ekspresi Setya Novanto saat diwawancara media begitu tiba di gedung DPR, Selasa (17/11).
Saat menjawab pertanyaan wartawan soal laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), politikus Golkar tersebut meneteskan air mata.
“Yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya mencatut nama Presiden. Yang jelas Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi,” kata Novanto.
Khusus isu PTFI, ia menaruh perhatian karena berkaitan dengan bagi hasil, program CSR yang harus bisa mensejahterakan rakyat, terutama untuk masyarakat Papua. Karenanya, Novanto menegaskan tidak akan pernah menjual nama Presiden dan Wapres apalagi untuk kepentingan pribadi.
“Saya juga tidak akan membawa nama yang bersangkutan. Saya harus berhati-hati dan menyampaikan secara jelas apa yang disampaikan Presiden ke saya. Intinya, apa yang menjadi perhatian untuk rakyat dan kepentingan besar menjadi hal yang harus saya sampaikan,” katanya.
Soal tuduhan pencatutan nama Presiden dan Wapres serta upaya permintaan saham dan proyek itu, Novanto mempersilakan bertanya langsung kepada Sudirman Said. Sebab, ia mengaku tidak pernah bertemu khusus dengan Menteri ESDM itu.
“Silakan tanya Pak Sudirman. Saya gak pernah ketemu Sudirman Said khusus. Saya persilakan, tentu kalau pertanyaannya MKD, apa yang disampaikan Sudirman Said sah-sah saja. Yang penting substansinya apa. Tentu harus mempelajari. Menghormati karena masalah ini harus disampaikan secara jelas,” tambahnya.
Lebih Terhormat kalau Setya Novanto Mundur
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa angkat bicara soal tudingan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Setya Novanto, terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, hingga permintaan saham dan proyek terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI), yang telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Kasus ini menurut Desmond harus dilihat secara arif dan benar. Kalau benar yang dilakukan Novanto dan berkaitan dengan urusan bisnis pribadi maka itu tidak masalah. Namun, kalau itu dilakukan sebagai anggota DPR, maka seharusnya politikus Golkar itu merasa malu dan secara gentle mengundurkan diri.
“Tidak ada masalah kalau ini bisnis murni pribadinya, tidak menggunakan power dia sebagai pimpinan DPR. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR yang namanya Novanto, ini berarti ini kan tidak patut. Tidak ada pilihan bagi kami sebagai anggota, ya harusnya malu dengan Novanto. Kalau dia seorang gentleman ya mundur, lebih terhormat. Ini kan sudah mempermalukan DPR,” katanya di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/11).
Desmond menegaskan bahwa dalam posisi ini, sulit memisahkan jabatan Ketua DPR pada diri Setya Novanto karena itu melekat. Karena itu ia mempercayakan persoalan ini kepada MKD DPR. MKD menurutnya harus bisa membangun kepercayaan masyarakat dengan menangani kasus ini secara profesional dan independen.
Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto telah membantah telah mencatut nama Presiden dan Wapres terkait perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Bahkan, sebelum meninggalkan gedung DPR, Selasa siang, politikus Golkar itu tidak mau lagi melayani pertanyaan wartawan soal laporan Sudirman Said. “Tanya saja langsung sama orangnya (Sudirman Said),” jawabnya singkat. (fat/jpnn)
