eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan delapan panelis debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, nama-nama yang masuk daftar panelis itu tidak luput dari kritik. Salah satunya Bambang Widjojanto (BW). Mantan komisioner KPK tersebut dinilai tidak netral.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, debat capres-cawapres merupakan pembelajaran politik kepada seluruh warga negara. Khususnya, para calon pemilih. Karena itu, debat tersebut harus dipimpin sosok-sosok yang independen, baik moderator maupun panelis.
Terkait dengan sosok BW, menurut dia, KPU seharusnya melihat track record yang bersangkutan. Tidak boleh hanya melihat kompetensinya sebagai ahli hukum dan mantan komisioner KPK. Sebab, nama itu pernah terlibat dalam kontestasi politik di pilkada DKI Jakarta. ”Nama itu perlu dipertimbangkan,” terang dia seusai acara diskusi di salah satu kafe di Sarinah, Jakarta, kemarin (30/12).
Kaka menyatakan, seharusnya KPU tidak menetapkan sendiri para panelis. Komisi itu bisa melibatkan pihak luar dan membentuk tim untuk memilih panelis. Sebab, posisi panelis sangat penting dalam debat. Mereka harus betul-betul netral dan independen.
Sebelumnya, KPU menetapkan delapan panelis debat. Antara lain, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Adnan Topan Husodo, Bambang Widjojanto, dan Margarito Kamis. Seorang lagi berasal dari unsur pimpinan KPK. Namun, namanya belum ditetapkan.
Partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga mengkritik masuknya nama BW dalam daftar panelis. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, BW merupakan tokoh yang bagus sebagai aktivis antikorupsi ternama dan mantan komisioner KPK. Namun, dalam konteks politik, dia tidak lagi mengambil posisi netral. ”Dia pernah menjadi (bagian, Red) tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno,” ucap Toni –sapaan Raja Juli Antoni.
Toni menambahkan, saat itu BW aktif membela Anies-Sandi. Bahkan, BW menjustifikasi berbagai program paslon tersebut dan menyerang cagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Artinya, menurut dia, ada keberpihakan ideologis BW pada pilgub 2017 itu.
Toni menegaskan, BW bukan sosok yang tepat untuk menjadi panelis debat. Sebab, BW punya posisi politik tertentu, bukan posisi yang netral. ”Kalau kita lihat pemilu sekarang, juga ada pembelaan ideologis,” terang mantan ketua umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) itu.
Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa memaksa KPU untuk mengganti nama BW. KPU punya kewenangan dalam menetapkan panelis. Dengan demikian, komisi yang berwenang menyelenggarakan pesta demokrasi itu berhak memasukkan nama BW dalam daftar panelis debat. Toni menyatakan, biar masyarakat menilai bagaimana panelis menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan debat yang akan ditonton masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa semua panelis sudah dihubungi dan menyatakan siap. Tinggal KPK yang belum memberikan kepastian nama yang bersedia menjadi panelis. Nama-nama panelis sudah diputuskan melalui rapat internal KPU dengan didasari pertimbangan yang matang.
Mantan komisioner KPU Jatim itu mengatakan, panelis hanya bertugas membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disampaikan kepada para paslon sebelum debat dilaksanakan. Debat akan dipandu dua moderator yang sudah ditunjuk. Moderator akan mengajukan pertanyaan kepada setiap paslon. ”Baru debat pertama yang sudah kami tetapkan moderatornya. Debat selanjutnya akan kami bahas lagi,” tegasnya. (Jawa Pos/JPG)
