Elpiji Langka, DPRD Minta Instansi Terkait Duduk Satu Meja

ANTREAN. Masyarakat Sungai Raya mengantre untuk membeli Elpiji di SPBU samping Makodam XII/Tanjungpura, beberapa waktu lalu. Syamsul Arifin-RK

eQuator.co.id – KUBU RAYA-RK. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindusrian (DKMPP) Kabupaten Kubu Raya Norasari Arani mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian untuk pengaturan biaya tranportasi Elpiji ke daerah pesisir.

“Agar Elpiji di daerah bisa satu harga, seperti penyaluran BBM (bensin). BBM sudah ada aturannya, PPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Namun mengenai Elpiji masih belum,” ungkapnya, Minggu(25/12).

Makanya beberapa hari lalu, Nora menambahkan, pihak Pertamina meminta bantuan Pemerintah Kubu Raya mengenai ongkos angkut disubsidi pemerintah. “Tapi kami masih melakukan pembahasan dengan instansi terkait lainnya, agar ada titik temu mengenai ongkos tersebut,” katanya.

Nora menyatakan, pihaknya juga meminta Pertamina menata kembali tataniaganya atau menambah stok (kuota) kebutuhan Elpiji untuk daerah pesisir, yang selalu mengalami kekurangan. “Kadang kuota yang diberikan untuk daerah pesisir tidak cukup, karena tidak sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Agen, lanjut Nora, agar selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina, terutama dalam mengajukan kuota Elpiji di masing-masing daerah.

“Setiap daerah itu ada agen, tapi sampai saat ini kami lihat belum optimal dalam mengelolahnya. Kami minta para agen berperan, supaya tidak dijadikan kesempatan oleh oknum pengecer yang menjual terlalu tinggi yang melebih HET,” pintanya.

Agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat, terutama daerah yang merayakan Natal, Nora menambahkan, pihaknya melakukan Bazar, seperti yang dilakukan di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang.

Sementara Muhammad Amri, Anggota DPRD Kubu Raya meminta dengan pemerintah daerah, terutama dinas terkait, agar mendata warga yang layak membeli Elpiji 3 Kilogram.

“Kalau sudah tau jumlah warga yang layak beli Elpiji bersusidi, tentu tidak sembarang untuk memberi kepada orang yang mampu. Harganya harus mengikuti, misalnya HET Rp16 Ribu, tentu kita bisa menghitung ongkos angkut dari Rasau ke daerah pesisir. Pemerintah harus bisa mengaturnya,” ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah duduk bersama dengan DPRD Kubu Raya serta masyarakat, untuk mencari solusi mengenai permasalahan Elpiji.

“Ini belum pernah duduk satu meja. Jadi kami dari Anggota Dewan ini tidak mengetahui permasalahanya. Makanya kami minta dengan semua instasi terkait, terutama Pertamina, supaya mendapat solusi,” pintanya.

 

Reporter: Syamsul Arifin

Redaktur: Andry Soe