eQuator.co.id – Melawi-RK. Pasca putus dan hanyutnya jembatan Desa Sungai Bakah sepanjang 34 meter dengan lebar 4 meter pada Oktober lalu hingga kini belum diperbaiki. Parahnya pemerintah belum juga menganggarkan perbaikan jembatan tersebut pada tahun ini maupun tahun depan.
Kepala Desa (Kades) Sungai Bakah, Lutih mengaku kecewa dengan pemerintah. Pasalnya keberadaan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut belum juga diakomodir oleh pemerintah. Padahal sejauh ini upaya untuk meminta perbaikan sudah dilakukan melalui pengusulan ke pemerintah.
“Sebelumnya beberapa waktu lalu, saya bersama sejumlah kepala desa sudah menghadap Bupati Melawi, Panji di rumah jabatan. Untuk meminta pembangunan kembali jembatan ambruk itu pada tahun 2019 mendatang. Pada saat itu Pak Bupati menyatakan sudah dibahas dan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam APBD Melawi tahun 2019. Kemudian, beliau minta kami konfirmasi atau dicek kembali ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Melawi,” ungkapnya..
Menindaklanjuti pernyataan Bupati Melawi, Panji, Lutih pun langsung konfirmasi ke DPUPR Melawi beberapa hari lalu. Untuk menanyakan apakah masuk usulan DPUPR dalam APBD Melawi 2019 terkait anggaran pembangunan jembatan tersebut.
“Sesuai dengan pernyataan Kepala DPUPR Melawi, Makarius Horong menyebutkan bahwa anggaran pembangunan jembatan Sungai Mangat tidak masuk usulan dalam APBD Melawi di DPUPR tahun 2019. Karena tidak tersedia anggaran untuk membangun kembali yang direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja,” terang Lutih didampingi Temenggung Desa Sungai Bakah, Amin Ungai dan Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Melawi, Darmadiansyah, belum lama ini.
Tak pelak, Lutih merasa kecewa kepada Pemkab Melawi. Karena tidak masuk dalam penjabaran pelaksanaan APBD Melawi tahun 2019 terkait anggaran pembangunan kembali jembatan tersebut sebagaimana harapan masyarakat.
“Sebenarnya kami tidak minta atau berharap untuk dibangun menggunakan rangka baja. Namun jembatan gantung pun tak apa-apa. Yang penting ada akses warga kembali untuk beraktivitas dengan lancar,” tegasnya.
Meskipun tidak masuk dalam APBD Melawi 2019, Lutih masih berharap Pemerintah Melawi bisa membangun jembatan tersebut pada tahun depan. Meskipun hanya berupa jembatan gantung.
“Kami masih berharap kepada Bupati Melawi. Entah dari mana sumber dananya asal tidak menyalahi aturan agar tahun 2019 bisa dibangun sebatas jembatan gantung saja. Kami sudah hitung kalau dibangun jembatan gantung hanya menghabiskan dana sekitar Rp350-400 juta. Namun kalau rangka baja mungkin miliaran anggarannya,” terangnya.
Sekadar diketahui bahwa jembatan yang terletak di Desa Sungai Bakah, Kecamatan Pinoh Selatan tersebut menjadi akses penghubung ke beberapa desa tetangga. Yakni, Desa Nyangai, Desa Bina Jaya hingga Desa Kahiya, Kecamatan Ella Hilir.
Sementara itu, Lutih menambahkan, pasca roboh dan hanyutnya jembatan tersebut masyarakat setempat mengandalkan rakit untuk menyeberang sungai. Yang tentunya sangat membebani masyarakat, karena setiap kali menyeberang harus merogoh kocek.
“Hingga saat ini untuk menyeberangi sungai pulang pergi dalam beraktivitas menggunakan rakit kayu milik warga dengan tarif Rp10 ribu. Kalau air agak pasang tarif naik menjadi Rp20 ribu. Kalau sudah pasang besar rakit tak berani lagi mengantar penumpang,” keluhnya.
Senada dengan Lutih, Temenggung Desa Sungai Bakah, Amin Ungai juga mengaku kecewa terhadap Pemkab Melawi. Apalagi tidak ada perhatian serius terkait pembangunan kembali jembatan ambruk tersebut.
“Jembatan ini merupakan nafas masyarakat, karena merupakan satu-satunya akses utama penghubung ke desa-desa tetangga untuk berkativitas. Termasuk akses pulang pergi anak-anak sekolah,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Melawi, Makarius Horong saat dikonfirmasi menuturkan, pembangunan kembali jembatan Desa Sungai Bakah tidak masuk dalam APBD Melawi 2019. Karena diperlukan anggaran sekitar Rp6 miliar yang direncanakan pembangunannya menggunakan konstruksi rangka baja.
“Kami minta masyarakat lebih bersabar. Saya menjanjikan bahwa pada tahun 2020 mendatang jembatan ambruk pasca banjir bulan Oktober lalu itu sudah bisa berdiri. Kita upayakan akan dibangun. Walaupun mungkin nanti minimal pondasi saja dulu. Paling tidak sudah ada komitmen perhatian pemerintah,” tuturnya.
Secara terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Melawi, Kimroni mendesak pemerintah melalui DPUPR memberikan perhatian khusus. Untuk membangun kembali jembatan Desa Sungai Bakah, karena merupakan akses utama penghubung beberapa desa.
“Kita harapkan dibangun kembali tahun 2019 mendatang. Kita tidak peduli mau dari anggaran mana disediakan, yang penting tidak menyalahi aturan,” harapnya.
Reporter: Dedi Irawan
Redaktur: Andry Soe
