eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Penerimaan pajak di Kalbar melebihi target nasional. Akan tetapi untuk mencapai 100 persen cukup sulit dilakukan.
“Sebab dalam perhitungan pajak sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi Kalbar ditambah dengan inflasi,” ujar Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Slamet Sutantyo saat kegiatan Tax Gathering dengan Wajib Pajak (WP) bertemakan ‘Mendukung Kemandirian Bangsa Secara Sukarela dan Terbuka’ yang digelar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa malam (27/11).
Dijelaskan dia, sekarang pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Ditambah inflasi diangka 3 persen. “Untuk mencapai target yang ditentukan kita harus tumbuh sebesar 25 persen, dan ini cukup berat,” ungkapnya.
Dia mengatakan, sebetulnya potensi pajak di Kalbar cukup besar. Namun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. “Potensi di daerah banyak, masyarakat dengan sumber-sumber penghasilannya,” tuturnya.
“Tapi uang masih disimpan di bantal, transaksi juga masih dengan cash, belum punya NPWP, artinya belum sadar membayar pajak,” timpal Slamet.
Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Pihaknya pun tidak segan-segan memberikan sanksi kepada WP yang tidak patuh.
“Sudah banyak pula yang sudah kita tindak, namun tentu sebelumnya sosialisasi, penyuluhan, lalu surat peringatan hingga ke sanksi pidana,” ungkap Slamet.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, pajak masih menjadi sumber utama daerah. Akan tetapi, ia melihat dari sisi pendapatannya masih cukup rendah. Sehingga Kalbar masih bergantung pada pusat. “Untuk itu, terkait pembayaran pajak sendiri, ini harus diintensifkan,” kata mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini. (nov)
