eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan tarif melintasi Jembatan Suramadu berbuntut pada aduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Calon presiden petahana itu dinilai melakukan kampanye terselubung dengan mengeluarkan kebijakan populis.
Presiden Jokowi pun langsung memberikan klarifikasi. Dia menyatakan bahwa penggratisan tarif Jembatan Suramadu bukan tiba-tiba. Melainkan melalui tahapan yang panjang. Mulai pemangkasan 50 persen biaya masuk hingga pembebasan biaya bagi sepeda motor pada tahun-tahun sebelumnya.
Meski sudah dipangkas, lanjutnya, sejumlah elemen masyarakat Madura mendesak agar tarif Suramadu dibebaskan secara menyeluruh. ’’Tokoh masyarakat agama, kiai di Madura, ikatan keluarga Madura sampaikan hal sama,’’ ujarnya di JIExpo, Jakarta, kemarin (31/10).
Selain aspirasi, pemerintah mengkaji kondisi kesejahteraan masyarakat Madura. Hasilnya, kata Jokowi, daerah-daerah di Madura relatif tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Angka kemiskinan di Madura berkisar 16–24 persen. Jauh lebih tinggi daripada Surabaya yang angka kemiskinannya hanya 7 persen.
’’Supaya tidak ada ketimpangan, padahal hanya berjarak 6 kilometer. Rasa keadilan itu jadi catatan kita,’’ katanya. Apalagi, kata dia, jembatan tersebut bukan investasi swasta ataupun BUMN. Melainkan dari APBN. Jadi, Jembatan Suramadu bisa digunakan seluruh masyarakat.
Jokowi berharap digratiskannya tarif Jembatan Suramadu bisa berdampak pada peningkatan investasi maupun wisata hingga kesejahteraan warga. Sebab, kebijakan itu membuat ongkos makin murah.
Lantas, bagaimana terkait dengan gestur acungkan satu jari di sela-sela peresmian? Mantan wali kota Solo itu menyebut momen tersebut di luar kuasanya. Sebab, sejumlah tokoh yang hadir mengacungkan satu jari tanpa instruksi. ’’Sudah saya ingatkan saat itu tidak usah. Beda kalau saya suruh. Justru saya ingatkan. Jangan dibalik-balik,’’ tegasnya.
Sebelumnya, Rubby Cahyady, seorang warga sipil yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau, melaporkan Jokowi ke Bawaslu pada Selasa (30/10). Mereka menilai Jokowi melakukan kampanye terselubung berkedok kebijakan. (Jawa Pos/JPG)
