eQuator.co.id – Pontianak-RK. Peringati Hari Sumpah Pemuda ke 90, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menggelar aksi damai di bundaran Digulis, Senin (29/10). Aksi yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut dihadiri puluhan orang.
Peserta aksi berdiri sambil memegang spanduk dan poster bertuliskan beragam pesan. Diantaranya ‘tetap tanah air satu’, ‘menolak negara lemah, ‘reformasi agraria’ dan lainnya. Ada pula poster bertuliskan ‘#Jokowi-JK Gagal. Ada sepuluh tuntutan yang disampaikan BEM Untan kepada pemerintah (lihat grafis).
Koordinator Aksi, M. Agustiar Akbar mengatakan, pemuda puluhan tahun pernah memberikan energi maha dahsyat kepada Indonesia. Tepat pada 28 Oktober 1928, pemuda terdiri berbagai suku dan agama berkumpul untuk sebuah cita-cita kemerdekakan. “Sesuatu yang amat dinantikan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Sehari setelah 28 Oktober 1928, menjadi momen kebangkitan pemuda intelek, kritis, berani dan totalitas dalam menyuarakan suara rakyat. “Atas krisis yang terjadi di negeri ini,” ujarnya.
Selain mengingatkan nilai luhur akan persatuan, Akbar mengatakan aksi mereka turut menyampaikan keresahan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 4 tahun. Berdasarkan kajian BEM Untan selaku koordinator BEM se-KaltengBar, pemerintahan Jokowi-JK gagal. “Gagal membuat iklim yang kondusif di negara ini, gagal menjalankan janji-janjinya,” papar Akbar.
Turut dalam aksi damai, Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol) Untan Pontianak dan Himapol Indonesia Korwil 3.
“Hari ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang perlu dikritisi para pemuda, terutama pelaksanaan pemilu,” ujar Ketua Divisi Kajian Strategi Korwil 3 Himapol Indonesia, Rozi Pararozi usai aksi.
Menurutnya, saat ini penyelenggaraan pemilu cenderung keluar dari cita-cita yang diinginkan saat reformasi. Dimana adanya politik SARA dan money politic. Sebagai anak muda dan generasi peradaban, mereka menuntut pemerintah dan elite politik untuk tidak melakukan hal-hal yang mencederai demokrasi di Indonesia.
“Tentu kami berharap setelah aksi ini pemerintah dapat membuka mata dan telinga, bahwa ada suara pemuda yang harus mereka dengarkan. Terutama elite politik kita yang saat ini tengah berkontestasi dalam pesta demokrasi 2019 yang akan datang,” bebernya.
Ia berharap dengan adanya aksi ini pemerintah dan elite politik bisa menjalankan pemilu secara berintegritas dan berkualitas. Ia juga berharap para elite politik mengedepankan ide dan gagasan. “Ketimbang mempermainkan masyarakat yang mengakibatkan perpecahan masyarakat itu sendiri,” tukas.
Sementara itu, Ketua Umum Himapol Untan Pontianak, Ardianus Ardi menuturkan, ada empat tuntutan yang disampaikan pihaknya. Pertama, menolak segala bentuk aktivitas politik praktis di setiap universitas. Dikarenakan pada saat pilkada kemarin mereka menganggap masih banyak pasangan calon (Paslon) yang tidak mencerminkan sikap positif kepada masyarakat. Mereka juga masih banyak menggunakan seminar-seminar di universitas dalam rangka mempromosikan diri.
“Banyak juga sikap yang kurang bagus. Seperti politik SARA, hoaks, dan money politik. Jadi kami meminta kandidat pilpres dan pileg ini menolak isu-isu tersebut,” ungkapnya.
Kedua, Himapol Untan mendorong para pemuda untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Karena kaum milenial menjadi pemilih terbanyak di pemilu ini. “Jadi harapannya bagaimana pemuda di seluruh Indonesia semaksimal mungkin,” katanya.
Ardi berharap pihak penyelenggaraan pesta demokrasi dapat turun langsung mensosialisasikan tentang pemilu yang baik serta pentingnya hak suara ke daerah pedalaman dan perbatasan. “Sehingga mereka yang sudah punya KTP atau sudah memenuhi syarat memilih. Bisa menggunakan hak pilihnya,” tukasnya.
Selanjutnya, Himapol Untan menuntut pihak penyelenggaraan pemilu dapat melaksanakan tugas secara demokrasi, berintegritas dan berkualitas. Artinya, bagaimana KPU, Bawaslu, ASN, TNI dan Polri tidak memihak kepada satu pasangan calon. Karena ini merupakan tanggungjawab mereka kepada masyarakat.
Untuk ASN dan TNI/Polri ia menilai pada Pilkada kemarin masih banyak yang mencoba mengkampanyekan Paslon. Hal itu merupakan salah satu cara untuk memenangkan Paslon. Sedangkan seharusnya mereka harus bersikap netral.
“Mereka (ASN dan TNI/Polri) merupakan corong pemimpin bagi masyarakat. Sehingga mereka harus mencontohkan yang baik agar pemilu kita dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tutup Ardi.
Laporan: Andi Ridwansyah, Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
