Sambas-RK. Memperlancar Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah Kecamatan Teluk Keramat melibatkan pendamping PKH, kepala desa, instansi kesehatan dan pendidikan serta fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam memperbaiki data masyarakat kurang mampu.
Perbaikan data tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi PKH, Kamis (25/10) di Aula Kantor Camat Teluk Keramat. Camat Teluk Keramat, Usman SSos MM mengatakan, PKH bukan hanya di tingkat pendamping, tetapi seluruh elemen petugas di lingkungan Kecamatan Teluk Keramat harus bersinergi dan berkerja sama dalam menuntaskan kemiskinan. “Seluruh instansi terkait yang ada di Kecamatan Teluk Keramat saling membantu petugas PKH melaksanakan PKH secara terpadu. Masalah kesehatan maka puskesmas yang akan membidangi, menyangkut pendidikan ada Dinas Pendidikan. Camat dan Kades tercakup dalam pelayanan seperti posyandu dan kegiatan-kegiatan masyarakat” paparnya.
Usman menegasakan, keterpaduan lintas sektor akan mendukung keberhasilan PKH. Program ini diharapkan mampu mengubah status masyarakat, mulai dari yang kurang mampu menjadi lebih baik. Sehingga masyarakat lebih terbantu. “Masyarakat yang kurang mampu dari ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Melalui keterpaduan lintas sektor, membuat masyarakat melepas dirinya dari kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Sambas, Wahyudi SSos mengatakan, digelarnya rakor mampu meningkatkan komitmen antara instansi dengan berbagai program PKH yang ada di Kecamatan Teluk Keramat, baik dalam memfasilitasi kerja maupun membantu pendampingan, khususnya bidang kesehatan. “Petugas gizi Kecamatan Teluk Keramat telah bersedia bekerjasama mensosialisaiskan hidup sehat kepada masyarakat, khsusunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kabid PSPFM Dinsos PMD Kabupaten Sambas, Haliman SIP MSi memaparkan permasalahan data masyarakat kurang mampu. Dia berharap, ada perbaikan data di tingkat paling bawah, yakni tingkat desa yang selama ini perbaikan datanya sangat lamban. “Melalui Rakor PKH ini, kita inginkan data terpadu bisa disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat mengetahui arti penting data,” ucapnya.
Menurutnya, selama ini masyarakat miskin yang terdata di data terpadu harus memberikan laporan pada pemerintah desa setempat, setiap terjadi perubahan di dalam anggoata keluarganya. Setelah digelar rakor, pemerintah desa diharapkan menyiapkan petugas pengumpul data di tingkat desa yang dimiliki oleh desa dan menjadi aset desa. “Kita harap nantinya secara anggaran bisa didukung oleh pemerintah desa. Ketersediaan anggaran dari pemerintah desa diharapkan nantinya perbaikan data pertugas atau pemerintah desa, tidak lagi menunggu instruksi dari kabupaten,” ungkapnya.
Haliman menjelaskan, data merupakan kebutuhan desa, maka dengan dukungan dana, diperintah maupun tidak dipernitah dari kabupaten, pemerintah desa tetap melakukan perbaikan data. Sehingga nanti dari unsur manapun yang akan menggunakan data di desa tidak mengalami hambatan. “Data diperbaiki bisa disinkronkan dengan berbagai program, misalnya PKH, SLRT maupun KIS. Harusnya data di desa sudah tersedia dengan kualitas yang baik.” tegasnya.
Reporter: Sairi
Editor: Yuni Kurniyanto
