eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Program-program setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkot Pontianak akan dibuat terintegrasi dalam sebuah portal. Sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Interoperabilitas ini bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di masing-masing OPD terintegrasi dalam sebuah portal,” ujar Menurut Plt Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai memimpin rapat koordinasi di aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Pontianak, Selasa (16/10).
Dijelaskan Edi, semua ini supaya terkoneksi dalam sebuah aplikasi agar dapat dilihat terkait data-data di masing-masing OPD. Tujuannya agar Pontianak menjadi smart city dan semakin cepat dalam memberikan pelayanan serta akuntabel. “Ini pembahasan lanjutan rapat teknis pembuatan Portal Interoperabilitas dalam rangka memperkuat konsep smart city di Kota Pontianak,” ujarnya.
Selama ini, aplikasi-aplikasi yang dimiliki OPD masih bersifat tersendiri. Artinya, untuk mengakses aplikasinya harus membuka portal masing-masing OPD. Dengan adanya konsep interoperabilitas ini cukup hanya mengunjungi satu portal untuk mengakses ke berbagai aplikasi setiap OPD. Rencana aksi tersebut sudah harus terealisir akhir tahun ini. “Kemenpan RB juga meminta supaya data-data yang dimiliki Kota Pontianak bisa terkoneksi di satu sistem,” jelasnya. Saat ini Pemkot sedang meningkatkan infrastruktur di bidang IT. Edi mengajak provider untuk memperkuat kehandalan jaringannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Uray Indra Mulya menerangkan, sistem ini mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di lingkungan OPD Pemkot Pontianak. “Selama ini macam-macam, Dikbud punya aplikasi sendiri, Kominfo sendiri, Badan Keuangan sendiri dan sebagainya. Nah, ini akan kita intergrasikan menjadi satu,” terangnya.
Pihaknya menggandeng konsultan untuk melakukan interoperabilitas ini. Untuk itu, seluruh OPD Pemkot Pontianak dihadirkan dalam rakor. Sebab, berbagai aplikasi yang dimiliki OPD dibangun dengan berbagai jenis platform. Dimana bahasa sistemnya berbeda satu sama lainnya.
“Sengaja kita kumpulkan OPD-OPD supaya dengan masuknya konsultan interoperabilitas, bisa mengidentifikasi sistem yang digunakan masing-masing OPD itu,” imbuh Uray.
Dari hasil pembahasan yang digelar ini, tentu nanti ada yang mesti ditambahkan atau direvisi oleh masing-masing OPD. Misalnya di Kominfo, terkait dengan aplikasi yang dimiliki, oleh konsultan developer diminta untuk ditambahkan beberapa item, supaya bisa terintegrasi. Sebaliknya, pihak konsultan juga harus menyiapkan item-item apa supaya bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada.
“Inovasi-inovasi yang diciptakan oleh masing-masing OPD yang selama ini hanya bisa dilihat oleh OPD bersangkutan, ke depan kita minta seluruh aplikasi dan inovasi OPD-OPD yang ada cukup dilihat di satu dashboard saja,” tutup Uray. (agn)
