eQuator.co.id – Pontianak-RK. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menggalakan infrastruktur di Provinsi Kalbar, Senin (27/8).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA mengatakan, poin yang dibahas dalam kunker tersebut DPRD Provinsi Kalbar bertanya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam menyikapi defisit anggaran tahun 2018 yang akan dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam kesempatan itu, DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan memang setiap tahun selalu ada potensi defisit anggaran. Tetapi, hal tersebut akan selalu bisa diatasi dengan usaha-usaha, antara lain melalui peningkatan PAD.
“Sama seperti Kalbar. Di dalam menyikapi potensi defisit, kami sudah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan PAD. Kemudian juga melakukan rasionalisasi dan efisiensi di OPD, sehingga terjadi efisiensi sampai hampir 18 persen,” ujar H Suriansyah.
Terkait hal tersebut, legislator Partai Gerindra ini menjelaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat selalu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan lain diluar pajak daerah. Antara lain dengan meningkatkan PAD yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Nah, ini yang harus menjadi pelajaran bagi Kalbar. Bagaimana perusahaan-perusahaan daerah seperti Bank Kalbar, PT Jamkrida, PT Askrida atau PT Aneka Usaha menjadi sumber PAD yang signifikan,” ulasnya.
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini mengungkapkan, di Jawa Barat dengan Bank Jabar Banten bisa menghasilkan PAD sebesar hampir Rp500 miliar. Sedangkan Bank Kalbar masih berkisar sekitar Rp70 miliar saja.
“Tentu harus ditingkatkan volume usaha Bank Kalbar. Kemudian, banyak BUMD Bank Jawa Barat yang menghasilkan pendapatan lainnya. Seperti pengelola bandara, jalan tol serta berbagai hotel milik daerah. Bahkan semuanya menghasilkan pendapatan daerah, sehingga membuat PAD Jabar hampir Rp16 triliun. Bandingkan dengan Provinsi Kalbar yang masih Rp1,3–Rp1,5 triliun. Tentunya kita perlu banyak belajar dengan Jawa Barat, sehingga bisa meningkatkan pembangunan dengan peningkatan dana yang tersedia dari PAD tersebut,” tegasnya.
Sedangkan dalam hal pembangunan infrastruktur, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini menjelaskan, Pemprov dan DPRD Jawa Barat meningkatkan lobi-lobi atau melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Agar biaya pembangunan seperti DAK dan lainnya bisa lebih tinggi lagi.
“Seperti pembangunan jalan tol, pembangunan bandara dan pelabuhan. Semuanya dilakukan dengan meningkatkan lobi-lobi ke pemerintah daerah. Selain itu, tentunya mengadakan atau menyiapkan anggaran sendiri, sehingga potensi atau volume anggaran yang diperlukan dapat mencukupi atau membangun proyek-proyek yang besar,” jelasnya.
Terkait dengan rencana Pemprov Kalbar untuk membangun pelabuhan samudera atau pelabuhan ekspor, H Suriansyah menerangkan bahwa Provinsi Jabar juga sedang memproses pembangunan pelabuhan ekspor di Subang. Kemudian, Jabar sudah membangun bandara di Majalengka yang berstandar internasional dan berkualitas seperti Bandara Soekarno Hatta.
“Ini juga dilakukan Jawa Barat dengan dana sendiri dan dibantu oleh Pemda. Hanya saja proses pembangunan jalan tol menuju bandara tersebut yang masih dalam proses penyelesaian. Pelajaran di Jabar ini akan meyakinkan kita bahwa kita harus meningkatkan PAD Kalbar dengan mengefektifkan pajak-pajak yang ada. Kemudian, meningkatkan PAD melalui penghasilan BUMD, pengembangan BUMD yang potensial dikembangkan di Kalbar dan lain-lain. Kemudian, tentunya juga meningkatkan retribusi daerah yang memungkinkan untuk dipungut,” ujar H Suriansyah.
Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe
