eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Meski sedang tertimpa musibah, namun pendidikan untuk anak-anak korban gempa Lombok tetap harus dilakukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan inventarisir kerusakan bangunan sekolah untuk selanjutnya mulai mendirikan sekolah darurat. Di sisi lain, trauma healing untuk siswa dan guru pun dilakukan.
Menurut data yang didapatkan dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Lombok Utara merupakan wilayah yang paling banyak kerusakan bangunan sekolah. 645 ruang kelas di Lombok Utara mengalami kerusakan. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi kemarin (11/8) menyampaikan bahwa pihaknya telah mendirikan Pos Pendidikan Gempa Lombok di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung, Lombok Utara.
Dia menuturkan pihaknya telah membangun ruang kelas sementara. Ruang kelas sementara itu dibangun di tenda-tenda. ”Sebanyak 22 ruang kelas tenda telah terpasang di Lombok Utara dan Lombok Timur. Sampai saat ini terdapat 61 tenda yang disiapkan untuk menjadi tempat belajar sementara para siswa dan 18 tenda sudah siap didirikan,” ungkapnya.Rencananya besok akan dibangun beberapa tenda lagi.
Kemendikbud pun berencana memberikan bantuan seragam untuk siswa SD hingga SMA. Rata-rata mereka yang menjadi korban sudah kehilangan seragam karena rumahnya runtuh.
”Anak-anak akan diberikan trauma healing,” ujarnya. Hal ini untuk mengurangi trauma yang dirasakan. Kemendikbud bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan psikososial. Lembaga yang digandeng kementerian tersebut antara lain Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Wahana Visi Indonesia, Plan International, Dompet Dhuafa, dan Kompak. ”Tim juga didukung Guru Garis Depan (GGD) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hamzanwadi,” imbuh Didik.
Untuk pembangunan gedung sekolah, rencananya dilakukan saat masa recovery. Pemda Lombok kini masih memberlakukan masa tanggap darurat. ”Masa recovery nanti akan melibatkan banyak sektor,” katanya.
Dia juga belum memastikan apakah harus mendatangkan guru dari luar Lombok atau tidak. Pasalnya, Kemendikbud belum menerima laporan jumlah guru yang meninggal dunia.
Didik juga menyampaikan bahwa Kemendikbud menyiapkan beasiswa berupa bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) khusus bencana. Sedangkan untuk siswa yang orang tuanya meninggal, Kemendikbud juga menyiapkan beasiswa perguruan tinggi. Sedangkan bagi guru dan tenaga kependidikan, Kemendikbud juga akan menyalurkan tunjangan khusus dan dana bantuan konseling.
Di sisi lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menuturkan pihaknya menerima beberapa laporan sekolah rusak. Seperti kondisi retak pada dinding dan pondasi hingga berpotensi runtuh. Laporan tersebut salah satunya datang dari Serikat Guru Indonesia (SGI) Mataram yang merupakan anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Misalnya di SMPN 12 Mataram; SDN 1 Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur; SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat; dan SMPN 20 Mataram. ”Membahayakan anak-anak jika kelas-kelas tersebut dipergunakan untuk proses pembelajaran,” kata dia.
Dia mencontohkan di SMPN 12 Mataram ada sembilan ruang kelas yang temboknya pecah dan bahkan sudah bergeser. Selain itu ada dua ruangan kelas yang plafonnya berpotensi jebol atau runtuh. Di SDN 1 Obel-obel tembok di 10 ruang kelas retak. Sedangkan ruang guru dan ruang kepala sekolah juga rusak.
Retno menuturkan KPAI merekomendasikan agar pemerintah pusat dan pemda segera melakukan penilaian kelayakan bangunan sekolah. Penilaian kelayakan itu sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak korban gempa. ”Pemetaan dan Penilaian kelayakan bagunan juga nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rehab-rekonstruksi pasca gempa,” ujar dia.
Selain itu, karena gempa sudah berjalan hampir dua pekan dan sekolah rusak maka KPAI mendorong diselenggarakannya sekolah-sekolah darurat. Salah satu caranya dengan menggunakan tenda-tenda darurat di halaman sekolah.
”Tenda untuk sekolah darurat mendesak pengadaannya. Harus ada distribusi dan pemasangan tenda kelas darurat di semua sekolah terdampak. Mengingat proses pembangunan sekolah membutuhkan waktu lama, maka penyelenggaraan sekolah darurat harus melibatkan banyak sektor termasuk partisipasi masyarakat,” kata Retno.
KPAI juga meminta agar BNPB bisa segera menyediakan tenda darurat untuk sekolah itu. Tenda tersebut bisa seperti yang ditempati pengungsi. ”Pemerintah tentunya harus memastikan sekolah darurat yang didirikan aman bagi anak,” imbuh dia.
Selain itu perlu pula melibatkan Guru Garis Depan (GGD) untuk memberikan layanan dukungan psikososial pada siswa yang terdampak gempa. Diharapkan para guru itu aktif mengkampanyekan anak kembali ke sekolah. ”Kemdikbud juga harus memastikan penyelenggaraan sekolah darurat pasca tanggap darurat di Lombok. Mengingat hak atas pendidikan harus tetap dipenuhi Negara dalam keadaan darurat sekalipun,” tegas dia.
Sementara itu Hingga H+6, bumi pulau Lombok masih belum tenang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga kemarin (11/8) telah terjadi 521 gempa susulan. 21 gempa diantaranya cukup keras hingga dirasakan. Pendataan korban terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 387 nyawa sudah melayang sejak gempa 7.0 SR 5 Agustus lalu. Sementara sebanyak 13.688 orang luka-luka.
Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sejatinya, masa tanggap darurat kebencanaan yang ditetapkan oleh Pemprov NTB berakhir kemarin. Namun setelah mempertimbangkan banyak hal, Gubernur NTB memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat hingga 14 hari. “Terhitung mulai 12 Agustus (hari ini,Red) hingga 25 Agustus mendatang,” kata Sutopo.
Sutopo menjelaskan, masih ada korban yang belum berhasil dievakuasi. pengungsi yang belum tertangani dengan baik, dan gempa susulan yang masih terus berlangsung bahkan gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa, dan lainnya. “Jadi masa tanggap darurat masih dibutuhkan untuk kemudahan pengerahan personil, penggunaan sumberdaya, penggunaan anggaran, pengadaan barang logistik dan peralatan, dan administrasi,” jelasnya.
Jumlah korban terbanyak masih di Kabupaten Lombok Utara yakni 334 orang, Lombok Barat 30 orang, Lombok Timur 10, Kota Mataram 9, Lombok Tengah 2, dan Kota Denpasar 2 orang.
Sutopo memperkirakan angka jumlah korban masih akan terus naik. Masih ada yang diduga tertimbun longsor dan bangunan roboh, Serta yang belum didata dan dilaporkan ke posko.
Pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik. Sedangkan angka kerusakan fisik masih belum berubah dari hari sebelumnya.
Sutopo menjelaskan, hingga H+6 masih terdapat beberapa pengungsi yang belum mendapat bantuan, khususnya di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Pemenang yang aksesnya sulit dijangkau.
Sutopo menambahkan, kebutuhan mendesak saat ini adalah tenda, selimut, makanan siap saji, beras, MCK portable, air minum, air bersih, tendon air, mie instan, pakaian, terpal/alas tidur, alat penerang/listrik, layanan kesehatan dan trauma healing.
Kementerian PUPR menyiapkan 15 sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 – 20 liter/detik yang tersebar di sembilan desa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Sumur bor dan PAT tersebut pada kondisi normal merupakan sumber air baku warga dan ternak, khususnya saat musim kemarau.
Distribusi air bersih bagi desa-desa lainnya dilakukan petugas dengan menggunakan 13 mobil tangki air (MTA) maupun penyambungan ke jaringan pipa PDAM eksisting.
Pada 10 lokasi pengungsian sudah dipasang hidran umum (HU) dengan kapasitas 1.000 liter dan 2.000 liter sehingga air bisa disimpan untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi dan relawan.
Kementerian PUPR telah juga mengirimkan 16 unit HU berkapasitas masing-masing 2000 Liter, serta 30 unit HU berkapasitas masing-masing 1000 liter. Disamping itu juga telah terpasang 70 tenda hunian darurat dan 26 WC portable.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang mengalami kerusakan akan dilakukan dengan sistem swakelola dengan konstruksi tahan gempa. Ia mengatakan, Rehab dan rekon rumah akan dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.
“Masyarakat tidak hanya menonton, namun akan dilibatkan dalam proses rekonstruksi rumahnya. Tim Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan teknisnya,” katanya. (Jawa Pos/JPG)
