eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Diperlukan peningkatan sistem untuk mengurangi kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Jangan ada istilah ribet, tapi established.
“Kita perlu tingkatkan dari sistem Posko yang sudah disiapkan KLH. Bisa di-upgrade menjadi pos dengan berbagai fasilitas,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja di Kota Pontianak, Senin (23/7).
Kebijakan lain juga akan dilakukan. Misalnya hutan sosial dan reforma agrarian.
Diakuinya, sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar mengalami kemajuan. Terbukti terjadi penurunan kasus Karhutla yang bersumber dari perusahaan. Penurunan itu disebabkan upaya lebih keras dalam penegakan hukum.
“Kalau saya lihat perbandingan dengan negara lain. Kita perlu belajar bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah progress dan sistemnya ke arah lebih baik,” tuturnya.
Kementerian LHK mengawasi aktivitas 300 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebenun, dan pertanian. Jika ada direktur yang menangani HTI langsung memberikan teguran tertulis. “Sampai sekarang masih terus diamati. Tapi Hotspot itu belum tentu Firespot,” jelasnya.
Pemerintah terus memperbaiki sistem penanganan Karhutla di Indonesia. Secara umum strateginya pencegahan, patroli, penegakan hukum, serta tata kelola lahan terutama gambut dan keberlanjutan.
“Yang kita lakukan secara umum untuk menangani Karhutla saat ini dengan sistem Satgas, di Kalbar sudah berjalan,” ungkapnya.
Kendati sudah berjalan, inovasi itu tidak bisa setop sampai di situ saja. Sistemnya harus terus diperbaiki. Misalnya memperbarui sistem informasi tentang hotspot. Karena masyarakat agak susah mendapatkan informasi tentang letak titik panas.
Sekarang kata dia, sedikit terbantu dengan munculnya android. Ditambah lagi dengan pemberitahuan secara berkala melalui SMS.
“Saya sangat paham publik membutuhkan informasi itu. Sehingga laporan kerja dari Kalbar masuk ke film, foto dan lainnya akan kita display di Posko kementerian,” ujarnya.
Sejatinya penyelenggara pemerintahan, publik juga harus tahu.
“Jadi yang bagus tadi saya kira Sekda sudah sampaikan bahwa masyarakat peduli api sangat menonjol di provinsi dan daerah. Secara umum relatif bagus,” demikian Siti.
Sekretaris Daerah Kalbar M Zeet Hamdy Assovie menuturkan, dampak Karhutla ini akan semakin memburuk dan berkepanjangan apabila terjadi pada lahan gambut. Mengingat berdasarkan hasil studi untuk memadamkan 1 M3 lahan gambut dibutuhkan 900 liter air. Sementara wilayah gambut hampir 12 persen dari luas Kalbar.
Penanganan dan pencegahan Karhutla khususnya pada lahan-lahan gambut harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak di Kalbar. Dengan upaya pemadaman secara tradisional dapat dipastikan sangat mustahil api untuk dipadamkan. “Bencana Karhutla ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diakhiri,” tegasnya.
Apalagi mengingat posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Sehingga Karhutla tidak berpengaruh terhadap warga Kalbar semata. Tetapi juga berdampak terhadap warga negara tetangga. “Kita perlu menyiagakan sumber daya yang ada dengan meningkatkan kewaspadaan dalam memasuki musim kemarau kali ini,” lugasnya.
Dijelaskannya, berdasarkan informasi hotspot bulanan tahun 2018 dari laman Sipongi Kementerian LHK diperoleh data peningkatan titik panas yang cukup signifikan. Dimulai 6 hotspot pada Januari. Februari meningkat menjadi 64 titik panas. Tertinggi pada Juli, mencapai 155 hotspot.
“Data ini tentunya patut menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya Karhutla dalam beberapa pekan mendatang,” ingatnya.
Secara umum kata dia, penanganan Karhutla di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir cukup berhasil. Dalam kurun lima tahun terakhir, luas areal terbakar semakin menurun (lihat grafis).
“Bencana Karhutla merupakan bencana yang dampak cakupannya cukup luas. Untuk itu, penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif dengan perlibatan multipihak baik itu pemerintah, dunia usaha dan khususnya masyarakat,” papar Sekda.
Senada disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, TTA Nyarong. Menurutnya, saat ini bencana Karhutla bukan disebabkan lahan yang dikelola perusahaan. “Sekarang dunia usaha ini sudah sangat memahami. Jadi sudah clear,” jelasnya.
Kebakaran kebanyakan terjadi di lahan gambut kosong yang digunakan masyarakat dalam skala kecil. Kemudian terbakar dan merembet. “Justru sumber asap dari lahan yang kosong,” sebutnya.
Ia menuturkan, awal Juli kemarin ada 99 hotspot di Kalbar. Jumlah itu terus berkurang. Water bombing difokuskan terhadap hotspot yang asapnya berpengaruh terhadap jalur penerbangan.
“Contoh kemarin di Serimbu Kabupaten Landak. Kitak tidak mau di water bombing di sana, karena lahan mineral. Itu pemborosan dan tidak berpengaruh pada jalur penerbangan,” terangnya.
Kendati begitu kata dia, unsur kemanusiaan juga menjadi prioritas utama dalam melakukan water bombing. Seperti di Bukit Ampar, Kabupaten Kapuas Hulu yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap jalur penerbangan. Akan tetapi dilerengnya ada masyarakat yang bermukim. “Nah, di situ juga kita lakukan pengeboman karena jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tukas Nyarong.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
