Dibiayai Negara, Pengeluaran Jadi Kecil

Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Pilwako Pontianak

HASIL AUDIT. KPU Kota Pontianak menyerahkan hasil audit dana kampanye Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Kamis (12/7). Maulidi Murni-RK
HASIL AUDIT. KPU Kota Pontianak menyerahkan hasil audit dana kampanye Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Kamis (12/7). Maulidi Murni-RK

eQuator.co.idPONTIANAK-RK. (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Tahun 2018 menerima hasil audit dana kampanye, Kamis (12/7). Sesuai kesepakatan antara KPU Pontianak dan Paslon, dana kampanye maksimal yang diterima dari perorangan maupun badan usaha Rp10.025.000.000.
Ketua KPU Kota Pontianak Sujadi menuturkan, pihaknya menerima dana kampanye dari Paslon pada 24 Juni 2018. Kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Setelah dilakukan audit oleh KAP, pada 10 Juli 2018 diserahkan kembali kepada KPU Kota Pontianak. Selanjutnya KPU menyerahkan kepada Paslon yang diwakili oleh Liason Officer (LO).
“Ini (hasil audit) akan kita umum di website KPU Pontianak. Dan akan kita tempel di kantor,” katanya di kantor KPU Kota Pontianak.
Setelah diaudit, tertera dana kampanye yang dikeluarkan masing-masing Paslon. Nyatanya dana kampanye tidak terlalu besar. Artinya semua rata-rata di bawah satu miliar. Bahkan Paslon nomor urut tiga Satarudin-Alfian Aminardi  hanya mengeluarkan dana sebesar Rp47.500.000.
Mengapa pengeluaran dana kampanye Paslon tidak besar? Dijelaskan Sujadi, karena alat peraga, bahan kampanye, debat kandidat, sampai iklan di media massa ditanggung KPU. “Jadi pengeluaran kampanye mereka tidak terlalu besar. Dana yang tersisa itu akan diserahkan kepada negara,” ujarnya.
Dengan kecilnya dana kampanye, Sujadi menyebutkan bagus untuk ke depannya. Paslon tidak dibebankan dengan biaya yang begitu besar. “Sehingga membuat mereka terbantu,” tukasnya.
Namun Sujadi menekankan, jangan ada lagi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara. Sebab Paslon tidak banyak mengeluarkan uang. Karena sebagian besarnya sudah ditanggung negara. “Alhamdulillah partisipasi masyarakat pun cukup meningkat, yaitu 75 persen. Ada kenaikan 15 persen dari Pilwako tahun sebelumnya,” jelas Sujadi.
Ditempat sama, Ketua Bawaslu Kota Pontianak Budhari menyampaikan, sesuai dengan hasil audit yang disampaikan oleh KAP. Artinya semua tahapan sudah selesai. Paslon terpilih tinggal menunggu penetapan saja. “Saya kira tahapan kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak sampai diberikannya KAP ini, sudah selesai,” pungkas Budhari.

 

Laporan: Maulidi Murni

Editor: Arman Hairiadi