eQuator.co.id – Demi memperketat pengawasan selama masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar menggelar Gebyar Pengawasan Pemilu Partisipatif, Sabtu (23/6). Bertempat di gedung Pontianak Convention Center (PCC).
“Kegiatan ini adalah puncak dari rangkaian pengawasan partisipatif yang kami lakukan, baik berupa kerja sama pengawasan partisipatif, Bimtek, rapat kerja, atau rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder,” terang Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, kepada wartawan.
Ada bentuk pengawasan berbasis IT yang disebut Gowaslu. Kemudian ada pengawasan yang dinamai Pojok Pengawasan yang ditempatkan di Bawaslu kabupaten/kota.
“Selanjutnya, kita juga telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan elemen warga yang ditempatkan di kelurahan atau kampung,” tuturnya. Sambung dia, “Serta yang terakhir kegiatan pengabdian pada masyarakat, berupa pengawasan partisipatif yang akan kami launching dalam rangka Pilkada Kalbar dan lima kabupaten/kota”.
Dikatakan Ruhermansyah, kegiatan yang diselenggarakan hari ini merupakan puncak kegiatan menyuarakan lagi upaya masyarakat mendukung kerja pengawas pemilu. “Guna menyukseskan pemilihan kepala derah secara luber dan jurdil, berkualitas, dan berintegritas, baik prosedural dan teknisnya,” ucapnya.
Kunci dari terselenggaranya Pemilu yang baik, lanjut dia, adalah pengawas pemilu dan jajaran bersama seluruh elemen masyarakat mengawal pelaksanaannya. Sedangkan penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara teknis juga menyelenggarakannya secara jujur. Secara berintegritas. Secara berkualitas.
“Jika ini yang dilakukan, maka kita yakini secara bersama-sama apa yang sudah dirilis KPU RI, bahwa Kalbar rawan ketiga setelah Maluku dan Papua, dan pihak kepolisian juga merilis indeks kerawanan Kalbar rawan ke dua, dapat kita tekan menjadi zona aman,” papar Ruhermansyah.
Masa tenang, ditegaskannya, tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan semua tim sukses pasangan calon terkait penertiban atribut kampanye.
Selain itu, jika ditemukan intimidasi terhadap pemilih, pihaknya akan bertindak. “Nanti masing-masing penyelenggara Pemilu akan dilebur sampai kepada pihak TPS dengan pengawasan melekat,” ucapnya.
Pihaknya pun telah melakukan perekrutan pengawas TPS yang akan membantu pengawasan di tingkat desa dan kelurahan. “Kami telah menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu kabupaten, kota, dan kecamatan untuk membuat Satgas Patroli guna mencegah politik uang dan intimidasi,” beber Ruhermansyah.
Apabila dalam masa tenang pihaknya menemukan adanya kegiatan politik uang, maka sanksi tegas akan dijatuhkan. Berupa berupa hukuman pidana dan denda.
“Bahkan apabila terbukti melakukan perbuatan di atas (politik uang) paslon bisa dibatalkan meski sudah terpilih dalam proses Pemilu,” janjinya.
Untuk itu, ia meminta pengawas pemilu di setiap TPS, selama proses pencoblosan dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaannya secara prosedural. “Awasi surat suara sah, dan tidak sah, awasi proses perhitungan, dan photo C1-nya sebagai data pembanding,” tukas Ruhermansyah. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, ia meminta segera dilaporkan ke pihaknya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji, menuturkan kegiatan yang digagas Bawaslu tersebut adalah kegiatan konstruktif. “Pilkada langsung merupakan sarana pembelajaran praktik demokrasi bagi rakyat, sehingga dapat membentuk kesadaran kolektif pentingnya memilih pemimpin secara demokratis,” tuturnya.
Selain itu, dia menjelaskan Pilkada langsung merupakan sarana memperkuat otonomi suatu daerah. Keberhasilan otonomi daerah ditentukan pemimpin lokal.
“Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada, maka semakin baik komitmen mewujudkan tujuan otonomi daerah,” jelas Dodi.
Tujuan dari otonomi daerah, menurutnya, adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Disadari atau tidak, kata Dodi, kepemimpinan Nasional sangat ditentukan dari kepemimpinan daerah.
“Sehingga regenerasi pemimpin nasional selalu dimulai dari pemilihan kepala daerah,” terangnya.
Nah, Pilkada yang demokratis dan berintegritas adalah bentuk upaya mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Saat ini, dikatakannya, masyarakat di Kalbar pendidikannya masih rendah. Kesejahteraan juga masih rendah.
“Mudah-mudahan Pilkada langsung di Kalbar ini tidak menjadi paradoksal yang berkaitan dengan pemilihan umum,” ucap Dodi.
Dodi berharap para penyelenggara pilkada melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Pengawas kalau seandainya memiliki integritas, memiliki keberanian, dan memahami aturan, maka ia akan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
Selama pelaksanaan Pilkada, ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat bertindak tegas. Menciptakan situasi aman. Melawan isu-isu provokatif.
“Isu provokatif itu bertujuan mengganggu proses pemilihan, surat suara yang telah tercoreng, politik uang, jual beli suara, dan mengelembungkan daftar pemilih dan hasil pemilihan,” tambah Dodi.
Di sisi lain, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untan, M. Al-Iqbal, menyatakan sejak pihaknya terpilih menjadi pengurus, fokus selalu ke Pilkada.
“Dengan tujuan ingin mengawasi penyelenggaraan Pilkada Kalbar dengan bekerja sama dengan Bawaslu,” paparnya.
Dikatakannya, mahasiswa merupakan salah satu elemen dalam masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting. Termasuk dalam pendidikan demokrasi.
“Apabila mahasiswa dan generasi muda tidak peduli dengan pilkada maka kualitas demokrasi juga tidak akan baik,” tambahnya.
Selama tahapan pilkada, lanjut dia, pihaknya melakukan pengawalan dengan mengumpulkan data pelanggaran penyelenggaraan pemilu. “Kita ingin menjadi bagian individu, apabila nanti menemukan data pelanggaran, kita juga akan mendapatkan reward sebagai bentuk kepedulian kita kepada pilkada,” tutupnya.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Mohamad iQbaL
