eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sebanyak 1.104 personel Polda Kalbar digeser ke lima kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Mereka bertugas di Bawah Kendali Operasi (BKO) mem-backup Polresta dan Polres untuk pengamanan Pilkada serentak 2018.
Bertempat di lapangan Mapolda Kalbar, Jumat (22/06), apel pergeseran pasukan Operasi Kewilayahan Mantap Praja Kapuas 2018 dipimpin langsung Kapolda kalbar, Irjen Pol Didi Haryono. Apel ini sekaligus mengecek kesiapan siagaan pesonel dan peralatan yang akan dibawa bertugas. Mereka juga nampak siap membawa tas berisikan bekal untuk dibawa dalam bertugas. Selain itu, juga dilengkapi peralatan pengamanan lainnya.
Apel ini juga dihadiri Waka Polda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani dan para Pejabat Utama Polda Kalbar.
“Dalam Pilkada ini kita harus siap siaga kapanpun diperlukan, lakukan selalu deteksi dini,” ujar Kapolda.
Karena dalam Pilkada ini kata dia, ada tiga hal bisa menjadi praktek kecurangan. Yaitu dari pemilih, penyelenggara dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, harus siap kapanpun dibutuhkan. “Ubah kata rawan menjadi aman dalam Pilkada di Kalbar ini,” ujarnya.
Didi juga memberikan atensi dan mengingatkan kepada seluruh anggotanya yang akan bertugas agar menyiapkan mental dan fisik dalam memberikan pelayanan. Maping dalam setiap tahapan dan lakukan deteksi dini. Tingkatkan terus komunikasi yang baik dengan pihak penyelenggara dan TNI. Zero pelanggaran di lapangan. “Jangan sampai ada pelanggaran sekecil apapun dan hindari ucapan yang tidak pantas dan jaga sikap kita dalam bertugas,” tegas Kapolda di hadapan personelnya.
Usai memimpin apel pergeseran personel, Kapolda mengunjungi kantor Bawaslu Kalbar. Di sini ia menuturkan, berkat kerja keras semua pihak dan bersama seluruh komponen masyarakat, situasi Kalbar hingga saat ini aman.
“Yang tadi malam kita saksikan, kita lihat sendiri semua kegiatan (debat publik) berlangsung sesuai dengan rencana, dan aman. Sehingga nonton bola pun lancar, tidak ada gangguan,” ujarnya.
Untuk itu, Kapolda mengajak semua lapisan masyarakat mengikuti perkembangan di sekitar. Bersama-sama menjaga situasi dan kondisi yang kondusif ini.
“Nanti teman-teman media sampaikan. Pertemuan ini menjadi sesuatu momentum lagi untuk bersama-sama membangun Kalbar ini. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ajak Kapolda.
Menurut Kapolda, Kalbar sudah maju. Pertumbuhan ekonomi Kalbar sudah tinggi dan inflasi bisa ditekan. Semua ini salah satu penyumbangnya adalah keamanan. “Dari mana aman, ya dari kita semua lah,” ucap Didi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, mengatakan, di sisa waktu masa kampanye ini pihaknya telah menghimpun sebanyak 80 laporan dan temuan dugaan pelanggaran.”Jadi ada 80 kasus laporan maupun temuan, laporan itu hal yang disampaikan masyarakat dan temuan adalah hasil pengawasan langsung,” ungkapnya.
Ruhermansyah menjelaskan, yang lebih besar laporan dan temuan itu adalah pelanggaran adminitrasi. Mencapai 90 persen. Sedangkan pelanggaran lainnya sebagian kecil saja.
“Secara kuantitatif, terjadi penekanan atau penurunan terhadap pidana pemilu yang bersifat masiv. Contohnya, politik uang, ujaran kebencian dapat tereleminir,” paparnya.
Hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait politik uang. Namun demikian pihaknya tidak boleh lengah. Jajarannya tetap akan melakukan pengawasan intensif dan masiv dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat pada masa tenang nanti. Pihaknya telah instruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan melekat dengan cara berpatroli.
“Jadi ada Satgasnya sampai ke jajaran kami tingkat kecamatan dan desa untuk menekan dan mengantispasi politik uang, intimidasi pemilih dan mobilisasi pemilih,” terangnya.
Pihaknya berkeyakinan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak akan dapat memicu konflik. Sebab, pelanggaran admintrasi itu berkaitan dengan kegiatan kampanye saja. Pada contoh kasus, tata cara kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye.
“Sedangkan pelanggaran lain terkait pidana pemilu, SARA, penghinaan pasangan calon, tidak terjadi. Maka dengan itu kami berkeyakinan, insyaallah ini (pelanggaran) tidak akan memicu konflik,” kata Ruhermansyah.
Sementara terkait keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) pada masa kampanye, di Kalbar temuan atau laporan kecil sekali. Namun ada beberapa kasus yang telah tindak lanjuti pihaknya. Oknum ASN tersebut sudah mendapatkan sanksi dari intastasinya. Belum ada sampai ke pemecatan.
“Untuk ASN ada sekitar empat atau lima kasus yang sudah kami catat, dan ini juga dilihat dari segi kuantitatifnya berkurang, artinya tidak seperti provinsi lain yang sangat marak sekali,” tutur Ruhermansyah.
Laporan: Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
