eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Ratusan pelaku usaha se Kalimantan Barat mengikuti Dialog bertemakan ‘Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan di Tengah Dinamika Pemilu 2019’ yang digelar di Hotel Star Pontianak, Minggu malam (10/6). Hadir pada dialog tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno, Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, Anggota DPR RI Komisi XI Michael Jeno dan Bupati Landak nonaktif Karolin Margret Natasa.
Hendrawan menyebut, pemerintah sudah menjalankan Undang-Undang 1945 untuk masyarakat seluruh Indonesia. Salah satunya upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Mempermudah izin serta memberikan suku bunga rendah untuk masyarakat, utamanya pelaku usaha.
“Tentu kalau akses izin usaha yang mudah pastinya akan mempermudah masyarakat dalam pengembangan usahanya, sehingga bisa berkembang, dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin lebih baik,” katanya.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan suku bunga rendah kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya.
“Program ini sudah dilakukan Presiden. Suku bunga KUR yang tadinya 9 persen kini turun menjadi 7 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga telah berupaya untuk pengembangan pembangunan. Salah satunya melakukan perbaikan infrastuktur. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya di kawasan ramai penduduk atau perkotaan, tapi hingga ke pelosok negeri.
“Seperti di desa-desa pengembangan infrastrukturnya sudah mulai baik. Sehingga hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Namun demikian kata Hendrawan, terjadinya inflasi juga membuat beberapa negara mengalami penurunan secara global. Akan tetapi dalam hal ini upaya pemerintah tetap dilakukan. Sehingga, meski ekonomi global rendah, Indonesia masih dapat tumbuh.
“Bahkan pertumbuhan IPM juga semakin lebih baik, sehingga ini juga perlu dipertahankan dan Indonesia dalam hal ini butuh perekonomian yang berkelanjutan,” ucap Hendrawan.
Darmadi menuturkan, terkait UMKM, Indonesia sudah terjadi perubahan yang signifikan. Utamanya dalam kemajuan teknologi di bidang usaha.
“Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi pendukung adanya perkembangan pelaku usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi,” pungkasnya.
Terjadi pola perubahan usaha yang dirasakan masyarakat. Misalnya, dulu berjualan secara konvensional (offline), kini sudah beralih ke sistem online.
“Sebab lebih gampang, tidak perlu menyewa toko, tidak bayar pajak. Sehingga yang offline merasa dirugikan, ini dampaknya bersaing dengan e-commerse,”sebutnya.
Maka dari itu kata dia, pemerintah berupaya melakukan berbagai kajian agar pelaku usaha offline juga tidak merasa dirugikan. “Ini yang tengah kita upayakan agar dalam hal ini semua pelaku usaha bisa merasakan keadilan,” lugas Darmadi.
Ditambahkan Jeno, saat ini kawasan pedalaman masih banyak keluhan. Utamanya dari sisi infratrusktur yang menjadi dasar sebagai pengembangan suatu kawasan.
“Sulitnya infrastruktur sehingga hal ini juga menjadi kendala dengan tingginya biaya logistik, namun pemerintah saat ini tengah konsen untuk hal tesebut, ” papar Jeno.
Sementara itu, Karolin menjelaskan, saat ini Kalbar menjadi perhatian pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan kehadiran Presiden yang beberapa kali datang ke Kalbar. “Artinya pemerintah konsen dan sangat memperhatikan kita,” ucapnya.
Berbagai proyek strategis mulai diarahkan ke Kalbar. Hal ini merupakan upaya kepala daerahnya yang memiliki koneksi kuat. Sebab untuk membangun Kalbar juga memerlukan jaringan yang luas, termasuk ke pusat. “Kita sudah berupaya untuk membangun koneksi yang tujuannya tidak lain untuk Kalbar,” tuturnya.
Namun demikian kata dia, yang paling mendasar dibutuhkan suatu daerah adalah dari sisi keamanan. “Tentu dengan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat ini juga menjadi hal utama dalam sebuah pembangunan,” tukas Karolin. (nov)
