eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Laporan keuangan Pemprov Kalbar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kendati begitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberi perhatian khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih rendah.
Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Ali Nasrun menyebutkan, bahwa WTP merupakan ketepatan Pemprov Kalbar dalam administrasi keuangan. Baik dari teknis perencanaan laporan dan lainnya. Sementara IPM adalah hasil dari program-proram yang bukan hanya satu tahun. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Bisa saja WTP tapi IPM-nya rendah. Sebaliknya, tidak WTP, tapi IPM-nya tinggi,” ucapnya.
Soal WTP tidak menyangkut benar atau salah perencanaan. Sedangkan terkait IPM bagaimana pemerintah membuat perencanaan pembangunan untuk mengangkat perbaikan yang menjadi kriterianya. “Oleh karena itu saya kira Pemprov bergerak menuju ke kualitas pembangunan atau kegiatan pemerintahan, yang memiliki dampak perbaikan keadaan secara keseluruhan yang masuk dalam IPM,” sebutnya.
Ali memaparkan ada tiga hal utama yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan IPM. Yaitu bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. “Dari ketiga ini, tentu hal yang paling kritis terlebih dahulu yang harus diutamakan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan dari segi pendidikan yang masih rendah. Harus dilihat apa yang menjadi kendala terkait hal tersebut. Apakah akibat infrastruktur tidak memadai, tenaga pengajar kurang, atau ketidakmampuan (miskin) bagi anak yang ingin bersekolah? “Sama halnya dari segi ekonomi dan kesehatan,” jelasnya.
Namun harus jeli mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Yaitu mesti menyangkut pada titik kritis. “Sehingga bisa mengangkat IMP,” lugas Ali Nasrun. (nov)
