eQuator.co.id – Kalbar-RK. Sebelum diklaim lancar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar, pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/MA di Kabupaten Melawi sempat terkendala. Sistem jaringan mengalami gangguan, sehingga UNBK sesi pertama yang seharusnya dilaksanakan pukul 07.30 WIB, terpaksa tertunda hingga pukul 12.00 WIB.
“Hari pertama ini memang ada kendala teknis menyangkut sistem aplikasi atau sistem manajemen data dari provinsi dengan sekolah,” ungkap Ketua Pelaksana UNBK SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, Antonius.
Menurutnya, pihak pelaksana pun tak bisa memaksakan. Karena kendala yang terjadi bukan human error, melainkan kendala pada sistem komputerisasi. Lantaran UNBK sesi pertama diundur, maka berdampak pula diundurnya pelaksanaan sesi kedua dan ketiga. “Kami sudah berusaha bekerja keras dan masih terdapat kendala. Kami secara umum minta maaf,” ucapnya.
Meskipun sistem mengalami error peserta UNBK harus tetap bertahan di sekolah. “Jadi, bersyukur anak-anak sampai dengan jam ini masih taat dengan situasi dan masih disiplin dalam mengikuti UNBK dengan baik,” ujar Antonius.
Terpisah, Kepala Madrasah Aliyah (MA) Baitulmal Pancasila, Ambia mengatakan, untuk di sekolahnya pelaksanaan UNBK tidak ada mengalami kendala. Namun begitu, tetap saja ada kekhawatiran terjadi pemadaman listrik.
“Untungnya posisi sekolah kami berdekatan dengan Bank Kalbar. Jadi andai kata terjadi pemadaman atau terjadi gangguan listrik, kami sudah melakukan permohonan ke Bank Kalbar untuk menumpang arus listrik. Alhamdulillah permohonan kami disetujui. Jadi dari segi kendala pemadaman listrik bisa kami atasi,” terang Ambia.
UNBK di SMAN Sambas Kabupaten Sambas diikuti sebanyak 234 siswa terdiri atas dua program studi. Program studi IPA sebanyak 111 siswa dan 123 siswa program studi IPS. UNBK di SMAN 1 Sambas baru tahun ini dilakukan. “Untuk UNBK hari ini untuk satu mata pelajaran, dimana pelaksanaannya dalam 3 sesi,” kata Ketua Panitia UNBK SMAN 1 Sambas, Sri Rahayu.
Pelaksanaan UNBK dilakukan tiga sesi lantaran komputer hanya ada 80 unit. Sedangkan jumlah yang mengikuti UNBK sebanyak 234 siswa.“Sesi pertama dimulai jam 07.30 WIB – 09.30 WIB. Sesi kedua dari jam 10.30 WIB – 12.30 WIB dan lanjut sesi ketiga jam 14.00 WIB – 16.00 WIB,” jelasnya.
“Alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruh peserta mendapatkan fasilitas yang sudah diinginkan. Kami mempunyai 80 unit komputer dan 10 unit komputer cadangan,” tambah Sri.
Untuk sementara, pihaknya belum mendapatkan kendala listrik dan jaringan internet. “Tadi kami sempat didatangi pihak PLN, yang siap membantu sepanjang pelaksanaan UNBK. Selain itu, untuk cadangan listrik kami sudah mempersiapkan genset, yang kapasitasnya kalau tidak salah sampai 7 ribu watt,” tuturnya.
Dalam melakukan pengawasan UNBK SMAN 1 Sambas dilakukan silang antar sekolah. Ada empat orang pengawas yang terbagi menjadi dua ruang. Satu ruang diisi oleh dua orang pengawas. “Tadi pagi kita sempat dikunjungi Pak Bupati, beliau puas dengan pelaksanaan ini, karena kami memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UNBK,” ungkap Sri yang juga merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ini.
Sri berharap siswa-siswi mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan saat UNBK ini. Ia juga berharap setelah lulus sekolah, mereka dapat diterima di masyarakat. “Bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, semoga mereka dapat diterima dengan jalur SNMPTN,” harap Sri.
Beralih ke ‘Kota Amoy’, Kepala Disdikbud Singkawang HM Nadjib bersama Kepala Kemenag Singkawang H Nahruji, Polres Singkawang, Kejari Singkawang, Ketua PGRI Singkawang, Sekretaris Dewan Pendidikan Singkawang dan sejumlah instansi lainnya memantau pelaksanaan UNBK dihari pertama ini. Diantara sekolah yang dikunjungi SMA Negeri 7 Singkawang, SMA Negeri 6 Singkawang, SMP Negeri 8 Singkawang, MTs Yasti Singkawang, SMP Bruder.
“Kita satu paket dalam penyelenggaraan UNBK dan USBN, artinya waktunya bersamaan, dan kita bersama Disdikbud Singkawang dalam pelaksanaan monitoring ini,” ujar Kepala Kemenag Singkawang, Nahruji di MTs Yasti Singkawang.
Untuk jumlah peserta dari MTs sekitar 400-an dan untuk MA ada lima ratus lebih. “Kita harapkan dalam penyelenggaraan ini tidak terjadi kendala,” harapnya.
Ditempat sama, Kepala MTs Yasti Singkawang, Sri Wuwarni mengatakan, ujian hari itu (kemarin, red) tidak pakai komputer alias Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBKP). Selama ujian berlangsung lancar dan tidak terjadi apa-apa. “Sedangkan untuk UNBK pelaksanaan dilaksanakan pada 23 April, dan siswa juga sudah siap untuk mengikutinya,” katanya.
Kepala Madrasah Aliyah Yasti Singkawang, Madri mengatakan, UNBK di sekolahnya diikuti 70 peserta dengan tiga sesi dalam satu lokal.
“Untuk komputer ada 25 unit, diantaranya 23 komputer untuk digunakan siswa dan 2 cadangan. Sedangkan server kita ada cadangan juga, kita gunakan satu server. Tapi kalau ada gangguan, maka kita gunakan server cadangan,” tuturnya.
Sedangkan untuk listrik kata Madri, pihaknya belum bisa menyiapkan genset. Untuk mengantisipasinya, sementara menggunakan UPS. Sehingga apabila listrik mati, tidak langsung mengganggu para peserta.
Di Kabupaten Mempawah, UNBK hari pertama sempat diwarnai listrik padam. Pemadaman listrik terjadi pukul 08.30 WIB, sehingga ujian sempat tertunda. “Kita sempat berdebar, karena listrik sempat padam, namun saya langsung ke kantor PLN untuk menanyai kendala tersebut,” ungkap Kepala SMAN 2 Mempawah Hilir, Endang S, Senin (9/4).
UNBK di sekolahnya ini diikuti 208 siswa. Walaupun sempat padam beberapa saatm namun listrik kembali hidup. Para siswa-siswi yang mengikuti UNBK dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik. Karena dilakukan penambahkan waktu sesuai dengan lamanya listrik yang padam.
“Waktu saya mendatangi kantor PLN ternyata perwakilan sekolah lain juga sudah mendatangi, dan kami mendapat kejelasan sedang terjadi gangguan teknis di Pontianak yang menyebabkan di Mempawah juga turut padam,” paparnya.
Kendati listrik sempat sempat, tak mempengaruhi seluruh siswa-siswi yang mengikuti UNBK. Semua siswa-siswi dalam keadaan tenang hingga akhirnya listrik kembali hidup dan siswa langsung melanjutkan ujian. “UNBK pada sesi pertama berjalan lancar,” ucapnya.
Untuk menyukseskan pelaksanaan UNBK ini pihaknya merangkul orangtua siswa untuk dapat meminjamkan laptop. “Saya juga turut berterima kasih kepada para orangtua murid yang turut serta memfasilitasi sarana dengan meminjamkan laptop untuk pelaksanaan UNBK,” tuturnya.
Endang berharap pelaksanaan UNBK dihari berikutnya tidak mengalami pemadaman listrik lagi. Supaya ujian menggunakan komputer itu berlangsung lancar. “Semoga dihari-hari berikutnya UNBK berlangsung lancar tanpa ada gangguan yang berarti,” harap Endang.
Sama dengan daerah lain, pelaksanaan UNBK di Sukadana Kabupaten Kayong Utara juga masih ditemukan siswa menggunakan laptop pinjaman. Seperti yang ditemukan di SMAN 1 Sukadana.
“Untuk hari pertama ini, Bahasa Indonesia. Selanjutnya masih ada Matematika, Bahasa Inggris, terakhir bidang studi Kejurusan hingga tanggal 12 Maret nanti,” kata Kepala SMA Negeri 1 Sukadana, Erik Yuniastuti .
Dijelaskannya, SMAN 1 Sukadana menjadi salah satu tempat melaksanakan UNBK. Untuk unit komputer juga ada menggunakan milik siswa dan guru.
“Keseluruahnnya untuk di SMAN 1 Sukadana terdapat 70 PC. Untuk laptop itu masih ada pinjam dari siswa dan guru. Kalau PCnya ada dari Pemda dan juga ada pinjam dari sekolah lain,” terangnya.
Erik mengakui, siswa yang mengikuti ujian turut diikuti dari SMA Negeri 4 Simpang Hilir. Kendati begitu UNBK berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah pelaksanaan Ujian Nasioanal dihari pertama berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Untuk sumber listrik SMAN 1 Sukadana dari PLN dan mesin genset. Hal tersebut untuk mengantispasi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya ujian. “Jadi untuk listrik dan jaringan dihari pertama tidak ada masalah. Untuk jaringan internya pun sudah kita naikan menjadi MBps (Mega Byte Per Second). Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar,” harap ibu berhijab ini.
Sementara itu, Kepala SMA 4 Simpang Hilir Kasmin mengatakan, untuk sarana dan prasarana seperti komputer dan listrik di sekolah yang ia pimpin saat ini belum tersedia. Untuk itu, dalam persiapan pelaksanaan UNBK, terpaksa harus menggunakan laptop milik para dewan guru.
“Kemarin pada saat persiapan pelaksanaan UNBK kami sempat melakukan simulasi harus ke salah satu sekolah yang ada di Sukadana. Tujuannya supaya siswa dapat mengenal dan tau cara dalam penggunaan komputer,” terangnya saat ditemui di Sukadana.
Ia menambahkan, yang mengikuti UNBK dari SMA Negeri 4 Simpang Hilir sebanyak 30 siswa. Terdiri dari program IPA 13 siswa dan IPS 17.
“30 siswa dari SMA 4 Simpang Hilir. Kami untuk dapat tiba di Sukadana, harus mutar melalui jalur darat. Kurang lebih jarak tempuh 140 Km. Karena harus mutar jalur. Sedangkan untuk penginapan pun kami menginap diperumahan, menyewa sebanyak dua rumah,” tuturnya.
Ia menambahkan, mengenai biaya yang harus dikeluarkan selama pelaksanaan Ujian Nasional ditanggung masing-masing orangtua siswa. Kalau dari pihak sekolah hanya mengkoordinir.
“Untuk biaya tarsportasi, penginapan, dan juga konsumsi itu biayanya ditanggung oleh orangtuanya siswa masing-masing. Sedangkan kita dari pihak sekolah hanya mengkoordinir mencari lokasi penginapan dan juga mempersiapkan siswa untuk melaksanakan ujian,” terangnya.
Jika keseluruhan biaya ditanggung pihak sekolah, tentu tidak akan mampu. Untuk transportasi saja satu orang paling tidak menghabiskan Rp350 ribu. Berkaitan hal ini, pihak sekolah sudah pernah menyampaikan kepada Disdikbud Kalbar. Namun, ternyata setelah ditanya untuk biaya tersebut tidak ditanggung.
“Setelah kami tanyakan, ternyata dari pemerintah tidak ada pembiayaan khusus. Jadi pemerintah hanya membiayai untuk teknisi dan operator. Selain itu tidak dibiayai,” sambungnya.
Terkait hal ini pihaknya sudah menyampaikan kepada orangtua siswa.
“Kita sudah menjelaskan juga kepada pihak orangtua. Orangtua siswa pun menyikapinya tidak menjadi masalah,” pungkasnya.
Penyelenggaraan ujian Nasional tingkat SMA/SMK sederajat saat ini sepenuhnya diambil alih Provinsi. Sehingga, banyak sekolah di daerah yang tak terjangkau pengawasan oleh pihak penyelenggara. Disdik Kubu Raya tak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terkiat ujian ini. “Kami sudah tidak punya kewenangan untuk sekolah SMA/SMK. Semuanya sudah di orovinsi,” kata Kepala Disdikbut Kubu Raya, Frans Randus.
Menurut Frans, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA ke provinsi, sebetulnya secara tidak langsung menyulitkan. “Banyak mudaratnya,” ujarnya.
Persoalan pendidikan di daerah kata dia, tentu Disdikbud daerah lah yang lebih memahami. Selain itu, jika terdapat persoalan di SMA, imbasnya juga ke pemerintah daerah. Sementara, secara kewenangan pemerintah daerah sudah tak punya hak untuk mengurusi sekolah tingkat SMA/SMK sederajat.
“Tetapi, kita tidak bisa tidak setuju dengan pengalihan kewenangan soal pengelolaan tingkat SMA. Itu amanat undang-undang. Yang salah sebetulnya yang membuat undang-undangnya itu,” ucapnya.
Dia berpendapat, mestinya kewenangan pengelolaan tingkat SMA/SMK tersebut dikembalikan lagi ke daerah. Karena, semangat undang-undang otonomi daerah, adalah untuk menjadikan daerah mandiri. Termasuk dalam melakukan pengelolaan pendidikan di daerah.
“Jadi, memang baiknya, (pengelolaan SMA/SMK) kembali ke kabupaten/kota. UU OTDA-kan di kabupaten/Kota titik beratnya. Hanya orang-orang kurang kerjaan yang suka otak atik aturan yang sudah bagus. Makanya kita susah maju. Suka berputar-putar dengan masalah yang sama,” pungkasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya, Yuslanik menilai, kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang diambil alih provinsi, sebaiknya di kembalikan lagi ke kabupaten. Dengan kondisi Kalbar yang begitu luas, tentu provinsi tidak akan efektif untuk mengurusi semua SMA/SMK yang tersebar di 14 kabupaten/kota se Kalbar.
Selain itu, Yuslanik juga menyoroti UNBK. Menurutnya, penerapan UNBK tingkat SMA/SMK yang ditargetkan seratus persen terlalu di paksakan.
“Saya sekarang sedang memantau pelaksanaan UNBK di Kecamatan Kubu. Yang saya liat di sini, kendalanya listriknya mati-mati. Perangkatnya kurang. Jadi pemerintah jangan terlalu memaksakan. Kalau memang daerah tidak bisa. Tetutama jaringan internet sini putus-putus. Yang rugi siswa. Mereka tidak fokus mengerjakan soal,” paparnya.
Menurutnya, persoalan ketidaksiapan itu, akibat kebijakan pemerintah yang tak paham dengan kondisi sekolah yang berada di daerah. “Memang sebenarnya, yang paham kondisi sekolah di daerah itu pemerintah daerah. Karena itu, sebaiknya pengelolaan SMA/SMK ini di kembalikan lagi ke masing-masing kabupaten/kota,” tukasnya.
Laporan: Dedi Irawan, Sairi, Suhendra, Ari Sandy, Kamiriluddin, Syamsul Arifin
Editor: Arman Hairiadi
