eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Jika dipercaya memimpin Kalbar, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 1, Milton Crosby-Boyman Harun akan melakukan pemekaran beberapa wilayah. Termasuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Ini yang harus diklarifikasi agar masyarakat tidak ragu akan kemampuan kami meneruskan mimpi pemekaran,” ungkap Milton usai melaksanakan dialog santai di Warkop Abah, Jalan Lintas Melawi, Kota Sintang, Senin (2/4).
Milton menjelaskan, pemekaran telah ia upayakan saat menjabat sebagai Bupati Sintang dua periode meski menemui beberapa kendala.
“Pemekaran melewati beberapa proses dan dalam perjalanan melewati moratorium meski telah sesuai dalam UU Otonomi Daerah. Moratorium ditetapkan agar tidak membangun pemekaran di kawasan lain,” terangnya.
Bahwasanya pemerintah membentuk moratorium agar Kalbar dan provinsi lain yang mengajukan moratorium tidak lagi mengajukan moratorium lain.
“Terkait Pemekaran Kapuas Raya yang telah kami ajukan belum disetujui akibat ketidak sinkronisasi atau Pemprov Kalbar yang tidak begitu respon,” jelasnya.
Saat moratorium berlaku, satu Pemprov yang disetujui oleh pemerintah pusat yaitu Kalimantan Utara.
“Bahwa moratorium bukanlah hal yang mutlak dituruti sehingga kami akan tetap mengupayakan pemekaran, bahwa tergantung dari pejabat publik,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan mengapa tetap optimis pemekaran dapat terus diupayakan, bahwa Kalimantan Utara pada saat moratorium dijalankan tetap lolos menjadi sebuah provinsi dan berdiri dengan baik hingga sekarang. “Sehingga kita tidak perlu berpolemik mengenai moratorium, karena banyak manfaat dalam pemekaran,” tuturnya.
Milton kembali menjelaskan, bahwa keuntungan dari pemekaran adalah perkembangan yang pesat diseluruh kawasan-kawasan pemekaran. Termasuk sentra pembangunan pemerintahan selalu dekat dengan kawasan pemekaran. Kawasan pemekaran akan mendapat jatah anggaran melakui DAU DAK dan anggaran lain dari pusat. “Selain itu juga mendapatkan jatah ASN serta jatah pejabat dan politik yang dapat membangun kawasan perbatasan,” jelasnya.
Milton menambahkan dengan adanya pemekaran, maka kesejahteraan masyarakat akan berkembang. Sehingga jalan yang kuning bisa menjadi hitam di seluruh kawasan serta pemerataan infrastruktur, terutama di kawasan pedalaman Kalbar. “Jika pemekaran Kapuas Raya terwujud maka beban pembangunan Kalbar akan lebih ringan seperti contoh Pemprov Kalimantan Utara yang telah berjalan lancar,” pungkasnya. (zai)
