eQuator.co.id – Kubu Raya-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus mengharapkan, agar sekolah melaksanakan ujian nasional sesuai standar, sehingga tidak menyusahkan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Laksanakan ujian nasional sesuai kemampuan biaya. Laksanakan saja sesuai dengan standar. Ikuti Prosedur Operasional Standar (POS) ujian. Supaya bisa memberikan nilai yang betul ke siswa,” ujar Frans Randus usai membuka kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 yang diikuti ratusan kepala SMP dan SMA/sederajat se-Kubu Raya di Aula Hotel Gardenia, Senin (19/3).
Dalam kesempatan itu, Frans juga mengkritik soal dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan ujian nasional yang dianggap sangat minim.
“Kalau dulu dari provinsi ada bantuan-bantuan untuk membiayai pengawasan pelaksanaan (UN). Sekarang kayaknya sudah tidak ada. Dari pemerintah pusat hanya memberikan bantuan untuk kegiatan sosialisasi. Selebihnya tidak ada dan dibebankan pada dana BOS. Sementara dana BOS tidak ditambah,” kesalnya.
Untuk itu, Frans menambahkan, sekolah diminta agar melaksanakan ujian nasional yang standar berdasarkan kemampuan masing-masing sekolah. Termasuk dalam penerapan UNBK agar tidak memaksakan diri.
“Target itu (Pelaksanaan UNBK) memang setengah dipaksakan. Sekolah berusaha berbagai cara termasuk pinjam komputer dan lain-lain antar satuan pendidikan. Sebagai contoh saja. SMPN 1 Sungai Raya dengan 300 lebih siswa kelas 12. Mereka harus menyiapkan setidaknya 100 unit komputer agar bisa melaksanakan UNBK. Tentu ini sangat memberatkan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Syarif Firdaus Alkadrie menegaskan, semua sekolah harus bisa menyamakan persepsi dalam pelaksanaan ujian tahun ajaran 2017/2018.
“Artinya sekolah tidak boleh membuat aturan sendiri dalam melaksanakan ujian nasional. Karena dalam pelaksanaan ujian nasional ada Prosedur Operasional Standar yang tak boleh dilanggar,” tegasnya.
Kemudian, standar kelulusan siswa harus dipahami oleh semua sekolah agar tidak hanya mengacu terhadap nilai akhir ujian nasional. Karena, saat ini penentuan kelulusan siswa juga mesti memperhatikan aspek lain di luar hasil ujian nasional.
“Jadi, kalau dulu UN menjadi penentu kelulusan siswa. Tetapi, sekarang itu tidak lagi. Artinya semua aspek pencapaian yang diraih oleh siswa menjadi pertimbangan dalam penentuan kelulusan untuk melanjutkan pendidikan,” ulasnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kubu Raya tahun ini untuk tingkat SMA sudah dilaksanakan 100 persen.
“Tetapi, kalau SMP baru 27 sekolah yang melaksanakan UNBK. Kendala besar dalam penerapan pelaksanaan UNBK tingkat SMP ini menyangkut sarana dan prasarana. Karena jumlah SMP/sederajad sangat banyak jika dibanding dengan jumlah SMA/sederajat,” tuturnya. (sul)
