eQuator.co.id – Pontianak-RK. Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mewajibkan SMA/SMK di seantero Indonesia untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ironisnya, hingga detik ini SMK Jawai Selatan, Kabupaten Sambas tidak mempunyai satu unit komputer pun untuk melaksanakan UNBK 2018.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA merasa prihatin melihat kenyataan yang dialami SMK Jawai Selatan, Kabupaten Sambas. Pasalnya hingga detik ini tidak memiliki satu unit komputer untuk melaksanakan UNBK 2018.
“Terus terang saya sangat prihatin melihat kenyataan yang terjadi di SMK Jawai Selatan yang hingga kini tidak memiliki satu unit komputer pun untuk melaksanakan UNBK 2018. Padahal tahun ini pemerintah pusat mewajibkan SMA/SMK untuk melakukan pelaksanaan UNBK. Akhirnya, para guru berinisiatif untuk meminjam laptop milik siswa, guru bahkan orangtua murid,” ujar Ir H Suriansyah, MMA usai melakukan kegiatan reses di SMK Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, baru-baru ini.
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini menegaskan, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Apalagi persoalan ketiadaan unit komputer untuk pelaksanaan UNBK 2018 dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap angka kelulusan siswa di Kalbar.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Padahal harga satu unit komputer tidaklah mahal. Kami mohon kepada Pj Gubernur Kalbar untuk segera mengambil tindakan guna menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Legislator Partai Gerindra ini berpendapat, kondisi yang dialami di SMK Jawai Selatan, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas merupakan salah satu gambaran ihwal penyelenggaraan pendidikan di SMK/SMA di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar. “Kami yakin hal ini menggambarkan kondisi yang menyeluruh bagi SMA/SMK di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar,” ulasnya.
Tak hanya itu, dari hasil kunjungan kegiatan reses ke SMK Jawai Selatan baru-baru ini, ternyata diketahui hanya ada 9 guru PNS. Sedangkan selebihnya tenaga honorer yang berjumlah sekitar 20 orang.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya semua pengajar adalah guru PNS ataupun guru tetap. Terlebih jumlah siswa di SMK Jawai Selatan berjumlah sekitar 1000-an siswa,” ulasnya.
Tak pelak, persoalan kekurangan guru PNS serta ketiadaan unit komputer di SMK Jawai Selatan tentu sangat kontras. Dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen melalui APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahun.
“Kita sadari bahwa prioritas penggunaan anggaran pendidikan itu tidak tepat. Seandainya terjadi kekurangan guru tentu harus ada prioritas untuk tenaga pendidik dan kesehatan di seluruh kabupaten/kota,” lugasnya.
Di mata H Suriansyah, beragam persoalan yang hingga kini masih menggelayuti dunia pendidikan tersebut tentu berimplikasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalbar.
“Bagaimana tidak hingga kini Kalbar masih mengalami kekurangan guru serta imbalan yang diberikan kepada guru honorer masih jauh dari harapan mereka. Akumulasi dari berbagai persoalan itu, sehingga menyebabkan IPM Kalbar masih berada diposisi 28 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini.
Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe
