eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kota Pontianak mendapat predikat BB atau sangat baik dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) Tahun 2017 diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur kepada Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Gedung Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (31/1).
LHE-AKIP ini diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota Wilayah Regional II yang meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Jawa Timur. Dari total 17 provinsi, kabupaten/kota Wilayah Regional II, hanya Pemkot Pontianak yang menyandang predikat BB dalam penilaian LAKIP tersebut. Atas capaian prestasi yang luar biasa ini, Pemkot Pontianak didaulat menjadi narasumber pada sesion sharing di hadapan kepala daerah Wilayah Regional II yang hadir pada penyerahan LHE-AKIP tahun 2017.
Wakil Wali Kota Pontinak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, predikat BB dalam penilaian LAKIP ini merupakan prestasi yang membanggakan. Karena tahun 2015 mendapat predikat CC dan pada 2016 meraih B. Dari situ Pemkot terus bersemangat untuk meningkatkan kualitas LAKIP dengan cara melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB. “Kemudian menekankan kepada OPD lebih serius dan berkomitmen bagaimana kita melaksanakan program pemerintah sehingga pelayanan publik bisa berkualitas,” tuturnya.
Hal ini kata Edi, menunjukkan jajaran Pemkot berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan selaras dengan visi dan misi Kota Pontianak. “Kita pahami bahwa konsep SAKIP ini sangat bermanfaat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, LAKIP merupakan tolok ukur sistem akuntabilitas kinerja yang sudah berjalan dengan baik termasuk dalam pelaporannya. Hal itu pula menunjukkan pemanfaatan APBD efektif dan efisien untuk pembangunan kota. Pihaknya berupaya mengejar target untuk meraih nilai yang lebih tinggi secara bertahap. Upaya tersebut tidak terlepas dari proses yang memerlukan sumber daya manusia, komitmen bersama dan kerja sama (teamwork) yang kuat dari seluruh jajaran OPD.
“2018 tentu kita akan mengejar target A, kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Karena kita sudah mengetahui prosedur yang benar dari RPJMD ke RKA, kita yakin harapan itu bisa kita raih,” ungkap Edi.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu provinsi yang berpredikat A , 17 Pemprov dan kabupaten/kota berpredikat BB, serta 52 kabupaten/kota dengan predikat B.
Untuk wilayah II, Asman mengharapkan para Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus berorientasi hasil. “Untuk 81 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori C dan CC, saya sarankan segera melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas,” pungkasnya.
Laporan: Maulidi Murni
Editor: Arman Hairiadi
