eQuator.co.id – SAMBAS-RK. Dinas Koperasi, UMK, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten sambas menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina Kalimantan Barat di aula Kantor Diskumindag Sambas, Selasa (23/1). Pertemuan tersebut untuk memperbaiki penyaluran gas elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sambas.
“Untuk penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram ini akan kita bahas lebih lanjut,” kata Kepala Diskumindag Sambas, Ir. Musanif.
Pada pertemuan yang turut dihadiri pihak kecamatan, kepolisian, dan pemilik SPBU se Sambas itu dia berkata, kelangkaan gas melon yang biasa terjadi sudah diketahui permasalahannya. Ternyata karena adanya harga yang tinggi di tingkat pengencer. “Kedepannya untuk harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pangkalan akan dibahas lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Sementara untuk BBM bersubsidi, Diskumindag Sambas akan menindaklanjuti dari peraturan BPH Migas. Kemungkinan pihaknya akan membentuk sepuluh penyalur dulu. “Akan dicoba di beberapa lokasi, karena kita ingin mengetahui dahulu bagaimana penerapan di lapangan nantinya,” ungkapnya.
Melalui pertemuan kali ini kata dia, akan ada upaya aturan menaungi pengencer. Ini merupakan kemajuan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, terutama yang berusaha di bidang penyuluhan BBM. “Saya sangat senang, karena untuk pengencer sudah ada peraturan yang menaunginya. Jadi pengencer sudah ada perizinannya dalam menjual BBM non subsidi,” pungkas Munasif.
Koordinator LPG Wilayah Pontianak-Sambas, Sandy Rahadian berharap, pertemuan ini menghasilkan lebih baik terkait tata niaga dan pengendalian gas bersubsidi. Sebab sebagaimana diketahui, penyalurannya masih banyak yang belum sesuai peruntukannya. “Jadi ke depan akan ada pertemuan berikutnya dan yang kita bina adalah tata niaganya,” jelasnya.
Pihaknya akan akan melakukan pembinaan baik agen maupun pangkalan. Namun dirinya meminta masyarakat turut melakukan pengawasan, membantu pihak kepolisian. “Agar harga tetap sesuai di pangkalan masyarakat diimbau untuk jangan males membeli elpiji subsidi di pangkalan. Karena kalau di warung tentu harganya akan ada penambahan,” pesannya.
Di Sambas kata dia, kouta elpiji subsidi 3 Kg tahun 2017 sebanyak 3.600.000 tabung. Sedang untuk tahun 2018 baru bisa dipastikan paling awal Maret. Namun diperkirakan kurang lebih sama dengan tahun lalu “Untuk kuota tahun ini saya belum bisa memberikan informasi, karena belum ada kepastiannya. Namun kemungkinan pasokannya tidak akan bertambah,” ulas Sandy.
Sementara itu, sebelumnya sebanyak 250 tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kg diamankan Satreskrim Polres Sambas, Senin (22/1). Elpiji tersebut diduga ilegal, lantaran tak bersegel. Sehingga patut diduga elpiji itu tidak memiliki izin sebagaimana mestinya.
Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Raden Real Mahendra mengungkapkan, penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada aktivitas penjualan elpiji bersubsisdi tanpa izin.
“Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat mobil pikap mengangkut tabung elpiji bersubsidi tanpa izin,” katanya, Selasa (23/1).
Atas laporan itu, Real menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Tepat di Jalan Lingkar, Kecamatan Sambas petugas mendapatkan mobil yang diinformasikan tersebut melintas.
“Anggota kemudian menyetopkan mobil tersebut untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan muatan,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan, ditemukan 250 tabung elpiji subsidi ukuran tiga Kg yang segelnya sudah tidak ada.“Selain tanpa segel, elpiji ini juga tidak dilengkapi izin pengangkutan dan niaga,” tegasnya.
Beserta barang bukti, sopir pikap berinisial A itu langsung diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut. Pemuda 23 tahun asal Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh itu hingga kini masih diperiksa. “Operasi ini juga merupakan bagian dari giat zero ilegal, karenanya masyarakat kami imbau untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan ilegal,” tutupnya.
Genjot Penjualan Elpiji Nonsubsidi
Dikutif dari Jawa Pos, penjualan elpiji nonsubsidi, khususnya Bright Gas 5,5 kg, bakal lebih dioptimalkan tahun ini. Langkah tersebut tidak lepas dari penjualan elpiji 3 kg subsidi yang tidak tepat sasaran lantaran pengawasan yang kurang ketat.
General Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Ibnu Chouldum menyatakan, sepanjang 2017, penjualan Bright Gas 5,5 kg mengalami pertumbuhan signifikan di Jabanusa (Jawa, Bali, Nusa Tenggara). “Bright Gas ukuran 5,5 kg penjualannya paling tinggi pada 2017. Berhasil mencapai 250 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelas Ibnu.
Meski peningkatannya mencapai 250 persen, perbandingan jumlah pengguna elpiji subsidi dan nonsubsidi masih berkisar 70 berbanding 30 di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. “Konsumsi elpiji subsidi 3 kg masih sangat besar. Karena itu, tahun ini kami mendorong agar masyarakat yang tidak berhak menikmati subsidi bisa beralih ke elpiji 5,5 kg,” tuturnya.
Untuk mendukung program tersebut, lanjut Ibnu, Pertamina telah memiliki aplikasi Oke Gas. Aplikasi tersebut digunakan melayani pesan antar untuk pembelian elpiji nonsubsidi. “Agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan tabung gas nonsubsidi ini. Sejauh ini responsnya sangat baik,” katanya.
Ibnu mengakui, hingga kini pihaknya masih menemui kendala dalam penyaluran elpiji subsidi. Contohnya, masyarakat yang masuk kategori keluarga mampu, tetapi masih banyak yang menggunakan elpiji subsidi 3 kg. Untuk itu, Pertamina telah membentuk tim untuk menginventarisasi agar elpiji subsidi dapat tepat sasaran. “Selain itu, untuk mendorong penggunaan elpiji nonsubsidi, kami menyediakan program trade in, di mana tiga tabung gas elpiji 3 kg bisa ditukar dengan satu tabung gas Bright Gas 5,5 kg,” ujar Ibnu.
Pertamina MOR V menyatakan kesiapannya untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban konsumsi elpiji subsidi 3 kg. ”Kalau pemerintah minta distribusi tertutup, kami siap laksanakan. Tapi, tetap pihak kami akan melakukan evaluasi. Kami mengurangi subsidi dengan harapan nonsubsidi juga akan meningkat,” tandasnya.
Laporan: Sairi, Jawa Pos/JPG
Editor: Arman Hairiadi
