Begitu Dilaporkan ke Mendagri, Langsung Beres

eQuator – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, langkah melapor ke Mendagri terkait sikap daerah yang mencoba memangkas anggaran pelaksanaan pilkada, cukup positif. Sayangnya, hingga saat ini masih saja ada beberapa daerah yang mencoba melakukan hal yang sama, padahal anggaran telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kalau yang kemarin sudah dilaporkan, sudah (selesai permasalahannya, red). Seperti Minahasa Utara (Sulawesi Utara) itu sudah. Musirawas Utara (Sumatera Selatan) belum kedengaran lagi. Jadi begitu ada informasi yang disampaikan, kami akan teruskan ke Mendagri,” ujar Husni, Senin (9/11).

Menurut Husni, pihaknya menyampaikan permasalahan ke Kemdagri, karena lembaga tersebut merupakan penanggung jawab tertinggi masalah ketersediaan anggaran pilkada.

“Jadi mereka yang lebih tahu bagaimana cara melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pilkada. KPU pokoknya menjalankan tahapan saja, urusan anggaran merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

KPU sebelumnya merilis terdapat enam daerah yang diduga berencana memotong anggaran pilkada. Masing-masing Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Sulawesi Tengah, Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), Musi Rawas (Sumatera Selatan), Toraja Utara (Sulawesi Selatan) dan Minahasa Utara (Sulawesi Utara).

Saat ditanya bagaimana dengan daerah-daerah tersebut, apakah anggarannya tak jadi dipangkas, Husni belum membeber lebih jauh. Meski begitu ia menegaskan, pihaknya telah berulangkali berkoordinasi dengan pemerintah.

“Bahkan terakhir dengan presiden langsung. Instruksi presiden pada para menteri yang terkait, terutama Mendagri, sudah sangat jelas, memastikan agar pilkada ini tidak bermasalah dari segi anggaran. Karena itu adalah kewajiban pemerintah. Jadi kami akan memberi informasi kepada Mendagri kalau ada daerah-daerah yang memberi laporan problem-problemnya, dan ini biasanya segera ditindaklanjuti oleh Mendagri,” ujar Husni. (jpnn)