eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sebanyak 1.080.950 sertifikat tanah untuk rakyat Indonesia dibagikan Presiden Joko Widodo secara serentak di tujuh Provinsi. Penyerahan dipusatkan di Pontianak, Kamis (28/12). Saat pidato setelah pembagian sertifikat tersebut, Presiden terlihat doyan bersenda gurau yang selalu disambut tawa senang audiens di halaman Masjid Mujahidin Pontianak.
Jokowi, karib Presiden ke-7 tersebut disapa, membagikan 110.394 sertifikat di halaman Masjid Mujahidin. Di sana, hadir 550 penerima yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Mereka diwakili 12 orang untuk menerima secara langsung sertifikat itu dari Presiden. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 12:59 WIB. Melihat kedatangannya, masyarakat yang sudah menunggu langsung bertepuk tangan.
Sebelum sertifikat dibagikan, laporan singkat disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil. Ia menyatakan, Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan pembagian sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden. Sedangkan enam provinsi lainnya diwakili oleh beberapa menteri di Kabinet Kerja, yang saat itu sudah berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Usai menyampaikan hal itu, Sofyan langsung menyapa setiap menteri yang sudah berada di enam provinsi tersebut melalui video conference. Provinsi pertama yang disapa adalah Jawa Timur. Di sana ada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Tjahjo membalas sapaan dan memberitahukan bahwa yang hadir di sana sebanyak 7.000 masyarakat, yang mewakili Kota Surabaya 1, Surabaya 2, Kabupaten Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo. Sertifikat yang diserahkan di Jawa Timur sebanyak 449.624 buah.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, yang membagikan adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Di sana, sekitar 5.000 orang hadir menyaksikan 62.543 sertifikat diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan adanya sertifikat tersebut, dikatakan Amran, akan mempermudah akses pembiayaan khusus pertanian di seluruh Indonesia.
“Ini bisa mengangkat kesejahteraan petani,” ujarnya melalui video conference itu.
Selanjutnya, untuk Sulawesi Tengah penyerahan diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. Di sana dibagikan 63.926 sertifikat dan dihadiri oleh 3.000 penerima sertifikat dari tiga kabupaten/kota, yaitu Palu, Sigi, dan Donggala. Dari Sulawesi Tengah, mereka menyapa Jokowi via video conference.
Untuk Provinsi Jambi, Presiden diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. Sebanyak 82.121 sertifikat dibagikan kepada 11 kabupaten/kota. Di Lampung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, membagikan 172.007 sertifikat, penerima yang hadir sebanyak 3.000 orang dari 12 kabupaten/kota.
Kemudian, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang mewakili Presiden membagikan 140.335 sertifikat. Dalam kesempatan itu, hadir 5.000 penerima sertifikat dari tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banyu Asin, Ogan Hilir, dan Kota Palembang sendiri.
“Kita juga sudah memberikan penyuluhan untuk bagaimana bisa memanfaatkan sertifikatnya untuk menjadi hal-hal yang produktif,” ujar Rini via video conference.
Setelah itu, Sofyan Djalil melanjutkan, bahwa perintah Presiden adalah mengeluarkan 5 juta bidang sertifikat. Dan sampai akhir tahun ini, pihaknya berhasil memetakan 5,2 juta bidang. Yang bisa dikeluarkan sertifikatnya 4,2 juta bidang. Plus tambahan sedikit dari laporan KKP.
“Lebih sedikit dari 4,2 juta bidang. Yang sudah Bapak (Presiden,red) serahkan hari ini dan sebelumnya dan sisanya nanti akan diserahkan oleh kepala kantor di beberapa tempat dalam kesempatan pada akhir bulan Desember, sampai pertengahan Januari,” tuturnya.
Jokowi kemudian membagikan sertifikat tanah kepada 12 orang perwakilan di halaman Masjid Mujahidin tersebut. Hal itu juga dilakukan serentak di enam provinsi lainnya, diwakili oleh para menteri. Semua bisa disaksikan langsung melalui video conference di layar besar yang disediakan di halaman masjid.
Usai bagi-bagi sertifikat, Presiden berpidato. Ia kerap membuat rakyatnya tertawa senang dengan candaannya yang segar.
Awalnya, Jokowi meminta semua masyarakat yang menerima sertifikat untuk mengangkat sertifikat di tangan masing-masing. Baik itu yang ada di Kalbar maupun yang ada di daerah lain.
“Angkat semuanya, jangan diturunkan dulu. Ntar, mau saya hitung,” sebut Presiden. Hadirin pun tertawa sebab Jokowi menghitung sertifikat di tangan warga mulai dari 1, 2, 3, dan tiba-tiba ia menyebut angka 1.080.950.
Dari 5 juta sertifikat yang sudah ditargetkan, jumlah total yang diserahkan, kata Jokowi, sebanyak 4,2 juta buah. Untuk tahun 2017, target sebanyak lima juta, kedepannya (2018), target akan lebih banyak lagi, yaitu tujuh juta. Dan pada 2019, sembilan juta sertifikat tanah.
“Pokoknya pegawai BPN nggak tidur, tidak tahu berapa tahun tidak tidur. Juru ukur kurang, udah juru ukur dicari, udah ketemu 4.600 juru ukur, kalau kurang tambah lagi” kelakar Presiden.
Ditegaskannya, tidak ada alasan. Semua masyarakat harus pegang sertifikat. Sudah berpuluh tahun, setiap tahun cuma jadi 400-500 ribu sertifikat. Sekarang, yang belum pegang sertifikat, dari 126 juta yang harus pegang baru diberikan 46 juta pada akhir tahun lalu. Berarti, masih ada 80 juta sertifikat yang harus dibagikan.
“Kalau setiap tahun hanya 500 ribu, berarti harus 160 tahun baru selesai. Saya nggak mau, nggak, nggak mau. Target saya, 2025 sertifikat harus rampung. Artinya, pegawai BPN tidak tidur. Pokoknya saya kejar terus, saya ikuti prosesnya,” tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu terus mengocok perut audiens dengan gurauannya. Ia menganjurkan kepada para penerima sertifikat agar sertifikat difotokopi, kemudian dilaminating. Agar, jika nanti hilang, urusnya mudah.
“Yang asli simpan di lemari satu, yang fotokopi simpan di lemari dua, ini ilang, ini masih, gitu,” saran Jokowi, dan masyarakat tertawa lagi.
Mantan Wali Kota Solo itu kembali membuat hadirin di halaman Masjid Mujahidin tertawa, ketika menyebut kalau sudah pegang sertifikat pasti mau menyekolahkan (menggadaikan). “Benar gak?” tanya Jokowi.
Ia menyarankan agar masyarakat berhati-hati kalau mau menyekolahkan sertifikat alias dipakai agunan ke bank. “Tolong dihitung semuanya,” pintanya.
Imbuh Presiden, “Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau bisa, silakan ambil pinjaman, tidak apa. Tapi ingat, misalnya tanahnya luas, diagunkan ke bank dapat Rp300 juta. Senang, Rp150 juta dipakai untuk beli mobil, ini kesalahan pertama. Putar kampung, nyetir gagah, enam bulan, hanya enam bulan, nanti sertifikat diambil kalau tidak bayar, diangkut lagi ke dealer kalau tidak bisa menyicil. Pinjaman kok. Jadi kalau dapat Rp300 juta, gunakan semua untuk modal kerja, investasi”.
TITIP PESAN
UNTUK PILKADA
Jokowi juga berpesan kepada semua kabupaten dan kota di setiap Provinsi bahwa tahun depan ada Pilkada serentak di 171 daerah. “Saya titip, saya ingatkan, bahwa Pilkada itu hanya lima tahun sekali untuk memilih pemimpin. Itu adalah pesta demokrasi, gunakan hak pilih saudara-saudara. Pilih pemimpin yang baik. Saya titip, jangan sampai saudara diadu, dipanasi, dikompori, udahlah, jangan didengeri,” pintanya.
Menurut dia, jangan karena Pilkada tidak rukun dengan tetangga. Jangan sampai karena Pilkada tidak rukun antarkampung. “Apalagi yang lebih besar, karena Pilkada antara agama jadi tidak rukun, jangan. Antar suku, jangan tidak rukun. Negara kita ini, ada 714 suku, tidak ada dunia yang memiliki jumlah seperti itu, maka harus dirawat,” tukas Presiden.
Ia menyebut pernah bertanya kepada Presiden Afganistan, berapa jumlah suku di negara tersebut. “Hanya tujuh suku, jangan sampai ada sengketa antarsuku di Indonesia. Di Afganistan itu perang karena ada dua suku yang berantem. Empat puluh tahun perang tidak selesai. Itu titipan Presiden Afganistan kepada saya, “Presiden Jokowi hati-hati, negaramu ini negara besar, 250 juta penduduk itu negara besar, hati-hati jangan sampai persatuan, persaudaraan di antara kita pecah gara-gara pemilihan, jangan”,” papar Jokowi.
Seperti biasa dalam hampir setiap kunjungannya, habis memberikan arahan Presiden membagikan sepeda. Tiga orang dia pilih untuk menyebutkan lima sila di Pancasila. Sembari menanyakan berapa meter persegi yang terdapat di sertifikat tanah masing-masing. Dari tiga orang yang ditunjuk, hanya satu yang gagal, mungkin gugup karena berdampingan dengan Presiden dan ditonton ribuan orang.
Yang paling lucu, ketika Presiden bertanya kepada seorang warga yang naik ke panggung. “Berapa jumlah luas tanah yang ada di dalam sertifikat,” tanya Jokowi kepadanya. Warga yang berasal dari Kabupaten Sekadau itu lantas menjawab luas tanahnya lebih dari 10 ribu meter persegi. Presiden yang kaget langsung menukas, “Mana ada tanah seluas itu”. Jokowi kemudian melihat sertifikat ditangan warga Sekadau itu. Ternyata seluas lebih 1.000 meter persegi saja.
Belakangan, diketahui, nama warga Sekadau itu adalah Elias. Ia salah seorang penerima sepeda.
“Sangat senang sekali dapat, apalagi dapat sertifikat ini, tanah kita jadi tidak ada konflik dan batas lagi,” ucap pria yang lebih 18 tahun tidak punya sertifikat tanah itu.
Ia menyebut, program sertifikat tanah diketahuinya melalui sosialisasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ketika petugas BPN datang ke kampungnya mengukur tanah masyarakat. Dalam mengurus sertifikat, Elias menyebut, tidak lama. Cuma tiga bulan serta tidak dipungut biaya. Dan ia juga salut bahwa petugas BPN datang ke Sekadau walaupun jalan menuju kampungnya cukup jelek.
“Sangat senang dan ini memotivasi saya, dengan semangat Presiden, dan menjadi semangat saya juga untuk menyampaikan ke masyarakat lain bahwa pentingnya tanah ini dibuat sertifikat,” pungkasnya.
Laporan: Maulidi Murni, Zainuddin
Editor: Mohamad iQbaL
