eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Para pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat dan kontraktor ditegaskan jangan menjual nama Gubernur dan keluarganya dengan maksud mendapatkan proyek atau mempermudah tender. Sehingga bisa menimbulkan suara miring di masyarakat.
“Jangan bawa-bawa nama Gubernur, istri Gubernur, anak Gubernur, karena mau ikut tender proyek. Tender, tender saja, jangan bikin plot-plot untuk ini-untuk ini,” tegas Gubernur Kalbar Cornelis saat menjadi Inspekstur Upacara Hari Bhakti ke 72 PU di halaman Kantor Dinas PUPR Kalbar.
Gubernur dua periode ini mengingatkan, bahwa PU menjadi Target Operasi (TO). Maka harus bekerja dengan hati-hati.
“Jangan kayak (seperti) zaman dolok (dulu) berbagi fee, telepon sana sini, kayak nenek moyang dia yang punya duit,” ucapnya.
Secara isyarat pria yang juga menjabat Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ini mengatakan, bahwa musim durian sudah selesai, sekarang musim jengkol. “Hati-hati banyak makan jengkol, nanti tidak bisa kencing,” seloroh Mantan Bupati Landak itu.
Menurut Cornelis, sudah banyak contoh pejabat terjerat kasus korupsi. Seperti baru-baru ini terjadi di Provinsi Jambi. Untuk itu dia mengingatkan kepada para aparatur Sipil Negara (ASN) untuk takut dan ngeri terhadap hal-hal tersebut. Jika sampai jajarannya tertangkap kasus korupsi, bukan yang bersangkutan saja yang malu. Melainkan dirinya juga akan malu. “Saya sebagai Gubernur malu dong, berarti saya tidak pernah membina anda. Oleh karena itu cam kan baik-baik,” imbuhnya.
Pesan Cornelis lainnnya, jangan juga tidak mau berkerja kalau tidak ada duitnya. Apabila proyek sudah selesai, agar membuat berita acara dengan mendatangkan konsultan perencana dan pengawasnya. Kemudian periksa di lapangan dan selanjutnya lakukan serah terima pengelolaan barang.
“Jika anda mendengarkan dan melaksanakan, kalian cam kan baik-baik, saya yakin anda bisa selamat jadi ASN,” lugasnya. Tapi kalau kalian tidak mendengar dan melawan anda akan tewas,” lugasnya.
Mengapa sampai bisa orang nomor satu di Pemprov Kalbar ini mengatakan tewas. Karena menurutnya, jika satu atau dua bahkan sampai sepuluh kali bisa lolos, sewaktu-waktu tidak akan bisa lolos. “Karena pekejaan jahat bagaimana pun tetap jahat,” sebutnya.
Cornelis juga menegaskan kepada Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas PUPR Kalbar supaya mengerjakan sendiri apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Yaitu sebagai pemelihara jalan dan jembatan di wilayah Kalbar.
“UPJJ jangan diborongkan pekerjaan itu. Anda yang kerja, anda yang nongkrongnya di sana. Ini entah kemana dia, entah kemana kerjaannya, padahal tugasnya di sana. Datang kayak tuan gede, tuan besar. Hanya datang monitor sudah itu pulang,” katanya mengingatkan.
“Selamat Hari Bakti PU, tolong bekerja sesuai Undang-Undang dan peraturan-peraturannya. Ada temuan-temuan cepat diselesaikan sebelum diserahkan ke Aparat Penegak Hukum,” timpal Gubernur saat hadiri didampingi Ketua TP PKK Kalbar Ny. Frederika Cornelis.
Upacara Hari Bhakti ke 72 PU tersebut juga dihadiri mantan Kadis PU Kabar Jakius Sinyor, jajaran Forkopimda Kalbar, OPD Kalbar, pegawai Dinas PUPR Kalbar beserta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Cornelis membacakan amanat tertulis Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dikatakannya, memasuki akhir tahun ke 3 Kabinet Kerja di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya, untuk ketahanan air dan pangan, telah diselesaikan 9 bendungan (Atigede, Titab, Nipah, Bajulmati Rajui, Paya Seunara,Teritip, Raknamo, Tunggu Bahagia dan Tanju). Sedang yang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam rangka peningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 KM jalan baru. Termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan NTT. Kemudian jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno Hatta di Manado. Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun, seperti Jembatan Teluk Kendal di Sultra dan Holtekamp di Jayapwa.
Dari tahun 2015 hingga akhir 2017 kita telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 KM, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. sedangkan sampai akhir 2019, optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru sepanjang 1.851 KM. “Sedangkan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM),” ujarnya.
Umbulan di Jawa Timur yang telah direncanakan sejak 40 tahun yang lalu, kini tengah diupayakan keras untuk mengembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema KPBU, seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat dan Jatiluhur. Sementara untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, telah diresmikan pengoperasian 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu Skouw di Papua Entikong, Badau dan Aruk di Kalbar, serta Mota Ain, Motamasin dan Wini di NTT. Ketujuh kawasan perbatasan tersebut akan dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman, terutama pasar. Sehingga nanti akan dapat berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia.
Di bidang perumahan, telah dibangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk Rusun, Rusus, rumah swadaya, bantuan PSU, serta fasilitas FLPP, SSB, dan BLM. “Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas mulia untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran dan Jakabaring,” pungkas Cornelis membacakan amanat Basuki.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalbar Bride Suryanus Allorante mengatakan, 72 tahun bukanlah umur yang muda. Walaupun begitu, PUPR Kalbar akan terus berekselarasi untuk memberikan pelayanan dan menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Kalbar khususnya.
“Pertama saya mengucapkan selamat kepada insan infrastruktur se Kalbar dan khususnya pada keluarga besar Dinas PUPR Kalbar yang tengah merayakan ulang tahun 72. Ini usia yang sangat dewasa, sehingga patutlah kita juga seluruh masyarakat dan jasa konstruksi dinas pekerjaan umum dan keluarganya juga melakukan dan melaksanakan pengabdian secara dewasa pula,” ungkapnya usai upacara.
Bride juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalbar yang bersedia menjadi pembina upacara Hari Bakti 72 PU. “Kami sangat menghargai itu dan merupakan kehormatan yang sangat besar bagi Dinas PUPR Kalbar dan Kementerian PUPR,” ucapnya.
Terkait pesan Gubernur Kalbar bahwa Dinas PUPR jadi TO, Bride mengatakan kunci sangat sederhana yaitu bekerja berdasarkan aturan yang ada. Kalau menjalankan tugas dengan aturan dan perundangan, maka tidak perlu takut.
“Dalam hal ini saya mengimbau kepada saudara-saudara, teman saya, kolega untuk bekerja sesuai dengan aturan dan arahan pak Gubernur, yang selalu didengungkannya,” pesannya.
Dia juga memohon kepada stakeholder membantu pihaknya agar bisa bekerja secara profesional. “Tanpa dukungan stakeholder dan masyarakat, kami tidak akan bisa bekerja profesional,” ucapnya.
Bride tidak mempungkiri adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Gubernur untuk mendapatkan proyek.
“Memang banyak oknum-oknum kontraktor yang kelas kacangan yang membawa nama Gubernur,” sebutnya.
Bahkan Bride sendiri juga pernah mengalaminya. Ada kontraktor yang mengatasnamakan anak dan ibu Gubernur. Padahal Bride yang telah bersama Cornelis sejak dari Landak pada 2001 sampai sekarang belum pernah mendapat perintah atau mengurus proyek-proyek untuk kepentingan pribadi Cornelis. Kalau Gubernur memanggil dirinya sekadar untuk mengetahui proyek apa saja outcome dan output nya serta memberikan pengarahan, itu hal biasa.
“Tapi kalau Pak Gubernur meminta proyek, itu nonsen. Dan Pak Gubernur berbicara jangan bawa nama dirinya dalam lelang, maka itu benar, karena memang ada kontraktor mengaku adik dan keluarga serta lainnya,” demikian Bride.
Laporan: Maulidi Murni
Editor: Arman Hairiadi
