eQuator.co.id – Kalbar-RK. Buruknya infrastruktur jalan nasional dan provinsi masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat. Pemerintah diminta untuk segera menanganinya agar kerusakan tidak semakin parah.
Misalnya saja Ruas Jalan Sayan-Kota Baru-Sokan. Tatkala pulang ke kampung halamannya di Kecamatan Sokan, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin mendapati kolam-kolam di ruas jalan tersebut. Sebelum semakin parah, dia meminta Unit Pemeliharan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Kalbar harus segera bertindak.
“Kami minta UPJJ Provinsi segera memperbaikinya, karena dua ruas jalan itu (Sokan-Kota Baru dan Kota Baru-Sokan, red) sudah mulai rusak,” kata Tajudin, ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/11).
Dia mengungkapkan, kedua ruas jalan provinsi itu memang rawan mengalami kerusakan pada akhir-akhir tahun. Lantaran curah hujan cenderung tinggi sejak November, Desember hingga Januari.
“Pengalaman kita tahun lalu, jalan tersebut rusak parah, bahkan rusak total pada akhir tahun. Karena itu kami berharap kejadian serupa tidak terulang lagi pada akhir tahun ini,” ujar Tajudin.
Menurut Tajudin, rusaknya kedua ruas jalan tersebut di antaranya karena faktor curah hujan. Olehkarenanya UPJJ Kalbar mesti segera memperbaikinya. Sebelum jalan tersebut benar-benar hancur. “Kalau ada titik yang rusak, segera ditimbun. Kalau ada genangan, segera dibuatkan salurannya,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya UY juga berharap serupa. Meminta UPJJ Kalbar segera memperbaiki titik-titik yang sudah mulai rusak. Jangan menunggu sampai kondisinya parah. “Fokus kerja UPJJ sebenarnya sudah tidak banyak, hanya pada ruas Sayan-Kota Baru dan Kota Baru Sokan,” ucapnya.
Dadi mengatakan, ruas jalan yang rawan rusak itu memang di antara Sayan-Kota Baru dan Kota Baru Sokan. Kalau dari Nanga Pinoh-Sayan sudah tidak ada masalah, karena kegiatan pengaspalan pada 2017 sudah sampai Sayan. “Perlu diantisipasi itu, saat ini sudah menjelang akhir tahun, biasanya curah hujan akan tinggi, dan sangat berpotensi menyebabkan jalan rusak,” ingatnya.
Selain itu, kata Dadi, di akhir tahun ini banyak aktivitas masyarakat, seperti perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi, kondisi infrastruktur jalan sangat diharapkan untuk bisa mendukung aktivitas masyarakat di akhir tahun.
Sementara itu, salah seorang pengusaha angkutan Kecamatan Sayan, Rudi mengatakan, khusus untuk ruas jalan provinsi dari Nanga Pinoh sampai dengan Sayan sudah tidak ada masalah. Jalannya sudah lancar. “Hanya yang perlu diperhatikan itu dari Sayan-Kota Baru dan Kota Baru Sokan,” ungkapnya.
Menurut Rudi, kondisi jalan memang sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Sebab kalau jalan rusak, transportasi masyarakat pun terhambat, terlebih lagi angkutan barang.
Makanya, ruas jalan antara Sayan sampai Sokan, harus mendapatkan perhatian serius dari UPJJ Provinsi. “Pemeliharaan harus terus berjalan, bila perlu sampai tahun anggaran 2018 berjalan,” ujar Rudi.
Kondisi sama terjadi di Kabupaten Sekadau. Jalan nasional di dalam Kota Sekadau belum sepenuhnya tertata maksimal. Pemerintah pusat diminta tidak tutup mata terkait kondisi jalan tersebut.
“Sekarang jalannya sudah tidak layak lagi untuk kelas jalan dalam kota,” ujar Mauludin, salah seorang warga Desa Mungguk kepada Rakyat Kalbar, kemarin.
Dibandingkan tetangganya, Kabupaten Sanggau, Mauludin menilai kondisi Jalan dalam Kota Sekadau cukup memprihatinkan. Kendaraan yang melintas cukup padat, sementara jalan masih berbentuk satu badan dengan dua jalur.
“Berbeda dengan Sanggau yang sudah dua badan jalan dengan empat jalur terpisah,” katanya membandingkan.
Dia mendesak pemerintah pusat segera melakukan penataan jalan protokol tersebut. Terutama daerah yang sudah masuk dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), bila perlu mulai dari SMAN 1 Sekadau hingga kawasan Jembatan Penanjung.
“Itu kan jalan nasional. Harus segera dibangun dong,” imbuh Mauludin.
Terpisah, Mantan Sekda Sekadau Yohanes Jhon juga sependapat jika jalan dalam kota itu membutuhkan penataan segera. “Bila perlu di persimpangan juga dibangun trafick light, seperti di persimpangan pasar Baru, tugu PKK, dan persimpangan Jalan Rawak,” cetusnya.
Selain itu, Jhon juga berharap di pertigaan jalan dibangun bundaran taman kecil. Kemudian di kiri dan kanan jalan dibangun trotoar.
“Di tengah jalan, juga bisa dibuat taman untuk pemisah badan jalan. Keberadaan taman itu, juga bagus untuk keindahan kota,” sambung Jhon.
Jhon menilai, saat ini kondisi jalan sudah tidak layak untuk jalan dalam kota. Sebab arus kendaraan yang melintas sangat padat.
“Ini rawan menimbulkan kecelakaan. Terutama saat jam-jam padat, seperti pagi hari maupun sore hari,” tegas Jhon.
Tidak hanya di timur Kalbar, kondisi jalan rusak juga terjadi di Kota Pontianak. Diantaranya yang dikeluhkan Warga, lubang-lubang di Jalan Gusti Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga memasang penanda di atas lubang tersebut.
Keluhan warga tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Kota Pontianak, Mashudi. Legislator Dapil Pontianak Utara ini mengatakan, Jalan Gusti Situt Mahmud merupakan jalur urat nadi Kota Pontianak, sehingga jangan dianaktirikan. “Sudah tiga korban tabrakan yang terjadi dalam satu malam,” katanya, Senin (13/11).
Ia meminta pemerintah untuk segera turun tangan. Jangan sampai timbul makin banyak korban. “Jalan tersebut tak hanya berlubang, tetapi juga bergelombang,” ucapnya.
Tidak hanya diperbaiki, Mashudi juga berharap
Jalan Gusti Situt Machmud seharusnya dilebarkan. Sebab ruas jalan itu menghubungkan kota dengan kabupaten terdekat. “Tak jarang juga jalan itu sering mengalami kemacetan,” tukas Mashudi.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalbar Endang Sutiyani mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan nasional. Sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tahun ini, pekerjaan di Jalan Gusti Situt Machmud tidak ada kontraknya. Kendati begitu, ketika mendapatkan laporan jalan itu berlobang pihaknya sudah melakukan penanganan. Meski tidak melalui program khusus untuk perbaikan secara keseluruhan.
“Jadi Jalan Gusti Situt Machmud yang berlubang tidak ada programnya, hanya ketika ada lubang kita tangani secara darurat. Jika ada lubang kita perintahkan untuk mengecek dan cepat agar ditutup,” bebernya.
Ke depan kata dia, Jalan Gusti Situt Machmud akan beralih kewenangannya dari pusat ke provinsi. “Tahun 2018 di programkan bukan di kami, tapi langsung ke SKPD nantinya. SKPD dananya gabungan antara APBD dan APBN,” ungkap Endang.
Laporan: Dedi Irawan, Abdu Sukri, Maulidi Murni
Editor: Arman Hairiadi
