eQuator – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 sudah di depan mata. Menyikapi pesta demokrasi ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan semua pihak agar tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
MUI mengharamkan penggunaan cara-cara klenik atau pemanfaatan jasa perdukunan untuk memenangkan pilkada serentak. “Tidak boleh ada perdukunan. Termasuk untuk memuluskan kemenangan dalam setiap kontestasi, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres,” tegas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin seperti dikutip dari RMOL.co, Minggu (8/11).
Menurutnya, menggunakan cara-cara perdukunan untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada sudah ditetapkan, bahkan cara-cara seperti itu sudah lama dilarang dalam Al Quran.
“Ngapain sih pakai dukun? Sebaiknya (calon) kepala daerah yang maju itu menunjukkan kelebihan yang dimiliki untuk membangun wilayahnya itu,” ujarnya.
Sebaiknya, lanjut Ma’ruf, kepala daerah lebih banyak turun ke bawah mendekati dan mendengarkan rakyatnya. Sebab, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya.
“Dan pada pilkada ini kan yang memilih adalah rakyat, maka dekatilah mereka dengan cara-cara yang santun, simpatik dan baik,” sarannya.
Dari pada menggunakan kelenik atau memanfaatkan jasa perdukunan, lanjut Ma’ruf, baiknya yang maju dalam pilkada itu adu program yang prorakyat. “Mereka punya program apa tunjukkan dan adu. Jangan pakai kleniklah ngeri dan dosanya besar nggak boleh itu,” tegasnya. (jpnn)
 2015 sudah di depan mata. Menyikapi pesta demokrasi ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan semua pihak agar tidak menghalalkan){kind=link}